Kementrans Raih Opini WTP Pertama dari BPK RI atas Laporan Keuangan

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Jakarta Selatan pada Kamis (16/7/2026). Capaian perdana ini diraih setelah kementerian berdiri sekitar satu tahun, menandakan laporan disajikan secara wajar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pencapaian laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material tersebut dilansir dari Detikcom, di mana penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan langsung kepada Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Iftitah menyampaikan keterangan resmi terkait komitmen institusinya pada Sabtu (18/7/2026).

"Komitmen kami sederhana, tetapi sangat penting: uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat," tegas Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pengelolaan keuangan negara yang dinilai baik oleh instansi pengawas dipandang sebagai sebuah batu loncatan awal. Penilaian tertinggi ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi kementerian dalam mengeksekusi program strategis Transformasi Transmigrasi yang telah disetujui oleh Presiden.

"Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan," ujar Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam agenda di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara tersebut, BPK RI membagikan LHP kepada total 26 entitas Kementerian dan Lembaga Negara. Instansi pemeriksa keuangan tersebut memberikan apresiasi atas dedikasi dan performa yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan lembaga negara.

"Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan 6 laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya," ujar Pimpinan III BPK RI, Prof. Akhsanul Khaq.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut hadir dalam penyerahan dokumen hasil audit tersebut untuk mewakili seluruh jajaran kementerian dan lembaga penerima penghargaan. Pihaknya menitikberatkan pentingnya pertanggungjawaban dana publik untuk kemaslahatan masyarakat.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan dampak yang nyata, karena pada dasarnya uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.