Kesepakatan AS-Iran Berpotensi Mendorong Tekanan Inflasi Global

Pemulihan permintaan minyak China akibat kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berisiko memicu kembali tekanan inflasi global. Proyeksi tersebut dikaji dengan asumsi bahwa pemulihan aliran energi ke ekonomi terbesar kedua di dunia itu terjadi saat kesepakatan damai tetap berlaku, dilansir dari Bloombergtechnoz pada Senin (15/6/2026).

Analisis dari Bloomberg Economics menunjukkan bahwa selama konflik berlangsung, China bertindak sebagai peredam guncangan bagi pasar energi global. Penurunan tajam impor minyak mentah dari negara tersebut membantu meredam lonjakan harga minyak selama krisis pasokan terjadi.

"Sepanjang konflik, China secara efektif bertindak sebagai peredam guncangan bagi pasar energi global, dengan penurunan tajam impor minyak mentahnya membantu meredam tekanan harga minyak selama salah satu krisis pasokan terparah yang pernah tercatat," tulis ekonom Bloomberg Chang Shu dan David Qu.

Kedua ekonom menambahkan bahwa pemulihan permintaan minyak oleh Beijing dapat memperketat pasar energi dunia, terutama jika pasokan tetap terbatas. Situasi ini dinilai berpotensi menyulitkan tugas yang dihadapi oleh bank-bank sentral di berbagai negara.

"Setiap pemulihan permintaan minyak China — terutama jika aliran energi tetap terbatas — dapat memperketat pasar energi global, menghidupkan kembali tekanan inflasi, dan mempersulit tugas yang dihadapi bank sentral," kata mereka.

Tekanan besar dari blokade AS dan penurunan permintaan telah membuat pengiriman minyak Iran ke China anjlok menjadi sekitar 160.000 barel per hari pada Mei, dari sebelumnya 1,8 juta barel per hari pada Februari. Penurunan ini terjadi setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari.

Sebagai pembeli minyak Iran terbesar, China terus mendesak pemeliharaan gencatan senjata dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang sempat diblokir. Keberlanjutan kesepakatan AS-Iran ini memiliki implikasi luas bagi ekonomi China yang mengandalkan ekspor, karena konflik berkepanjangan dapat meningkatkan biaya input dan biaya pengiriman barang ke luar negeri.

Dalam kunjungan ke Beijing bulan lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dirinya dan pemimpin China Xi Jinping memiliki tujuan bersama untuk menyelesaikan konflik ini, dengan fokus pada pembukaan Selat Hormuz dan pelarangan senjata nuklir bagi Iran. China sendiri merupakan penandatangan perjanjian pembatasan program atom Iran tahun 2015 yang sempat ditinggalkan Trump pada masa jabatan pertamanya, serta aktif mendukung Pakistan sebagai perantara dialog.

Meskipun demikian, keraguan mengenai keberhasilan negosiasi ini masih muncul dari kalangan akademisi yang menilai status kesepakatan saat ini belum mencapai tahap akhir yang mengikat.

"[Hal] yang kita miliki lebih berupa nota kesepahaman," kata Robert Pape, profesor ilmu politik di Universitas Chicago.

Pape mempertanyakan apakah kedua belah pihak benar-benar telah menyetujui seluruh persyaratan yang ada atau masih dalam proses penyelesaian.

"Apakah mereka benar-benar menyetujui persyaratannya, atau mereka mengatakan ingin menyelesaikannya antara sekarang dan Jumat?" kata Pape.