Ketegangan Militer Meningkat di Wilayah Perbatasan Suriah dan Israel

Eskalasi militer meningkat di wilayah Suriah setelah Jet tempur Israel membombardir pangkalan udara Abu al-Duhur pada Selasa, 18 Agustus 2026, tak lama setelah kunjungan delegasi militer Turki ke lokasi tersebut. Surat kabar Haaretz melaporkan pada Jumat, 21 Agustus 2026, bahwa pemerintah Suriah dan Turki berupaya menghindari bentrokan terbuka meski serangan udara Israel terus menargetkan infrastruktur di wilayah Suriah. Dua pejabat Suriah mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai sengaja memicu konflik kawasan demi meraih perhatian politik dalam negeri menjelang pemilu Oktober 2026.

Otoritas Damaskus meyakini serangan di pangkalan militer barat daya Suriah itu merupakan bentuk provokasi yang dirancang untuk memancing respons militer.

Pihak militer Israel mengklaim tindakan tersebut diambil karena Suriah dianggap melanggar kesepakatan keamanan akibat mengizinkan penempatan pasukan Turki di Abu al-Duhur. Kementerian Luar Negeri Suriah membantah tuduhan penempatan permanen tersebut dan menjelaskan keberadaan pejabat militer Turki di lokasi hanya untuk latihan rutin.

"Pejabat militer Turki mengunjungi pangkalan udara itu untuk latihan dan tidak ada rencana pengerahan permanen pasukan," kata Asaad al-Shaibani, Menteri Luar Negeri Suriah. Namun, Kementerian Pertahanan Turki memberikan pernyataan berbeda dengan membantah adanya delegasi yang mendatangi pangkalan udara Abu al-Duhur sebelum maupun sesudah serangan terjadi.

Pihak Ankara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Suriah dari segi diplomasi dan pertahanan sembari mendesak Washington menghentikan aksi militer Israel. Diplomat Amerika Serikat menyatakan bahwa kurangnya pemberitahuan awal sempat memicu rencana respons militer dari Ankara sebelum akhirnya diputuskan untuk menahan diri. "Serangan Israel merupakan eskalasi yang tak perlu," ujar Tom Barrack, Duta Besar AS untuk Turki sekaligus Utusan Khusus untuk Suriah dari Irak.

Guna mencegah bentrokan bersenjata yang lebih luas, Washington kini memfasilitasi saluran komunikasi diplomatik antara pihak Turki, Israel, dan Suriah.

Di wilayah selatan, kehadiran militer Israel semakin meluas sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024 melalui penguasaan zona demiliterisasi PBB di Dataran Tinggi Golan. Sijil Center mencatat terjadi 1.632 penyusupan militer Israel sejak awal tahun 2026 dengan rata-rata 48 insiden per pekan di Provinsi Daraa dan Quneitra. Selain mendirikan 10 pangkalan militer baru, pasukan Israel dilaporkan menahan sekitar 200 warga sipil Suriah dan menyita ratusan ekor ternak milik warga lokal.

Salah satu warga terdampak menceritakan momen saat putranya digiring pasukan militer dari lahan pertanian keluarga di dekat zona penyangga.

"Saddam pergi memberi makan hewan-hewan pagi-pagi sekali. Saya meneleponnya dan dia berkata, 'Semuanya baik-baik saja.' Kemudian kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka membawanya, tangannya diborgol, dan kakinya dirantai," kata Ahmad Hassan al-Din, warga Desa Jubata al-Khashab. Ia menambahkan bahwa keluarganya telah mengantongi dokumen resmi dari PBB untuk mengolah lahan di kawasan tersebut.

"Padahal, daerah itu adalah lahan pertanian kami dan kami memiliki izin kerja yang sah dari PBB," kata Ahmad Hassan al-Din, warga Desa Jubata al-Khashab. Warga senior lainnya mengungkapkan dampak kehancuran infrastruktur sipil akibat gempuran militer di pemukiman warga.

"Saya berusia 65 tahun. Pada usia seperti ini, mencari pekerjaan yang layak sangat sulit. Saya terpaksa menerima pekerjaan apa pun yang bisa saya dapatkan untuk menghidupi keluarga yang berjumlah delapan orang dan menabung agar bisa membangun kembali rumah kami," kata Mousa Khalil, warga Desa Hamidiyah.

Analisis dari New Lines Institute menyebutkan bahwa kebijakan agresif Israel didorong oleh trauma keamanan pasca-2023 serta kekhawatiran terhadap pemerintahan baru di Damaskus. "Faktor pertama yang mendorong pendekatan Israel terhadap Suriah adalah trauma kolektif akibat 7 Oktober, yang membuat publik dan aparat keamanan Israel khawatir akan terulangnya invasi lintas batas," kata Elizabeth Tsurkov, Peneliti Senior Nonresiden New Lines Institute.

Ia menambahkan bahwa Tel Aviv berupaya memastikan pemerintahan pusat di Damaskus tetap berada dalam kondisi lemah.

"Karena Israel memandang pemerintah di Damaskus sebagai pemerintahan jihad dan tunduk kepada Turki, tujuan utamanya adalah pemerintahan pusat yang terlalu lemah untuk mengancamnya," kata Elizabeth Tsurkov, Peneliti Senior Nonresiden New Lines Institute. Seorang pejabat militer Israel bergeming dan menegaskan bahwa operasi penindakan di wilayah perbatasan selatan tetap diperlukan demi alasan keamanan nasional. "Kawasan ini adalah taman bermain bagi organisasi teror, kelompok bersenjata, dan milisi," kata Pejabat Senior Militer Israel.

Perundingan pembaruan kesepakatan keamanan tahun 1974 yang sempat dimediasi Amerika Serikat dilaporkan kandas pada akhir tahun lalu setelah Israel memutuskan mundur dari diskusi.