Kim Yo Jong Kecam Keras Seruan Denuklirisasi Korea Utara dari G7

Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mengecam keras desakan denuklirisasi yang disampaikan oleh kelompok negara maju G7. Langkah forum ekonomi dan politik tersebut dinilai telah mengintervensi konstitusi sekaligus kedaulatan Pyongyang. Pernyataan resmi ini disiarkan oleh kantor berita milik pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), dilansir dari Detikcom melalui laporan Reuters pada Jumat (19/6/2026). Menurut Kim Yo Jong, perihal denuklirisasi sudah menjadi ketetapan yang bersifat permanen dan tidak akan pernah bisa diubah oleh pihak manapun.

Dia juga menyatakan bahwa status kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut merupakan bagian dari kepentingan vital bagi Korea Utara.

"agenda yang telah ditetapkan secara permanen" Kim Yo Jong turut mengingatkan risiko besar bagi pihak luar yang berniat mengusik kedaulatan strategis negaranya.

Menurutnya, tindakan mengancam kepentingan inti dari sebuah negara yang memiliki kekuatan militer nuklir hanya akan menjadi opsi terburuk yang memicu petaka. "pilihan terburuk yaitu mengundang bencana"

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengembangan sistem persenjataan tersebut murni berfungsi sebagai alat pertahanan diri guna menangkal ancaman militer yang konstan dari para rival. Senjata penangkal itu disebutnya sebagai pondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. "landasan"

Kim Yo Jong menganggap gagasan mengenai penghapusan program nuklir negaranya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi terkini.

Oleh karena itu, sikap Pyongyang diklaim tidak akan goyah terlepas dari seberapa masif tekanan dan kecaman yang dilayangkan oleh komunitas internasional. "sama sekali sudah ketinggalan zaman" Sebelumnya, para pemimpin negara anggota G7 merilis sebuah pernyataan bersama pada Rabu (17/6). Forum tersebut menyuarakan kekhawatiran mendalam atas aktivitas pengujian rudal balistik serta program nuklir Korea Utara.

G7 kembali menegaskan komitmen mereka untuk mendorong pelucutan senjata nuklir secara total di Pyongyang, sejalan dengan mandat resmi yang tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Selain isu militer, dokumen kesepakatan G7 itu mendesak Korea Utara untuk segera menuntaskan kasus penculikan warga negara Jepang, sekaligus menghentikan aktivitas kejahatan siber penjarahan mata uang kripto.