KKP Siapkan Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah untuk Pemda

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang skema insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah. Kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Sampah Nasional yang sedang dalam tahap finalisasi, seperti dilansir dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A Koswara menjelaskan bahwa daerah yang sukses mencegah dan mengolah sampah agar tidak mencemari laut bakal menerima insentif. Sebaliknya, wilayah yang membiarkan sampah bocor ke laut akan dikenai disinsentif.

"Nah kalau ini sudah final Perpresnya, kita nanti akan ada penilaian. Daerah-daerah yang masih bocor sampahnya ke laut itu dikenakan disinsentif. Yang sudah bagus, yang sudah berhasil mengolah sampahnya dengan baik di wilayah masing-masing diberikan insentif dan penghargaan. Nah kita dorong seperti itu, kita kuatkan di dalam Perpres," kata Koswara dalam konferensi pers usai kegiatan bersih-bersih Pantai Petitenget, Badung, Bali, Jumat (13/6/2026).

Bentuk insentif tersebut masih digodok oleh KKP, dengan opsi berupa penghargaan, dukungan fiskal, maupun program khusus. Kepastian mengenai skema ini akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.

Volume sampah yang masuk ke laut saat ini diperkirakan mencapai 20 juta ton setiap tahunnya. Koswara menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor usaha, dan masyarakat, bukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saat ini diperkirakan sekitar 20 juta ton sampah masuk ke laut setiap tahunnya. Jumlah ini tentu bisa dikurangi apabila seluruh pihak bergerak bersama. Kalau hanya mengandalkan APBN, tentu tidak mungkin persoalan ini dapat diselesaikan," katanya.

Masyarakat juga diajak untuk aktif mencegah masuknya sampah ke perairan. KKP mengingatkan bahwa aktivitas di daratan sangat memengaruhi kondisi laut karena sampah plastik bersumber dari tindakan manusia sendiri.

"Kita harus menyadari bahwa kondisi laut sangat dipengaruhi aktivitas di darat. Sampah plastik tidak muncul dengan sendirinya di laut. Yang memproduksi sampah plastik adalah kita semua. Karena itu, kita pula yang harus menjaganya, menguranginya, dan memastikan sampah tersebut tidak berakhir di laut," kata Koswara.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanggung jawab atas pengelolaan limbah berada pada pihak penghasilnya. Hal ini mencakup rumah tangga, sektor perhotelan, restoran, hingga produsen sampah lainnya.

Upaya paling mendasar yang dapat diterapkan adalah memisahkan jenis sampah sejak awal dari sumbernya. Pemilahan ini dinilai dapat mempermudah proses daur ulang sekaligus memangkas biaya operasional pengelolaan.

"Yang paling sederhana, yang paling kecil itu memilah. Karena dengan memilah, maka proses berikutnya akan sangat mudah untuk mengelola sampah," ujarnya.

Beberapa hotel dan restoran di Bali telah menerapkan langkah nyata dengan bermitra bersama TPS 3R serta perusahaan daur ulang. Melalui kerja sama ini, volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 25% saja.

Teknologi pengolahan sampah modern saat ini menghabiskan hampir separuh prosesnya hanya untuk tahap pemilahan. Biaya teknologi akan menjadi sangat mahal jika sampah yang masuk masih dalam keadaan tercampur.

Sektor daur ulang plastik kini juga sudah mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang menembus pasar ekspor. Namun, efektivitas teknologi tersebut tetap bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memilah limbah mereka.

Pemerintah kini lebih mengutamakan strategi pencegahan di darat daripada membersihkan limbah yang sudah telanjur hanyut ke perairan. Biaya operasional pembersihan di laut jauh lebih besar, sedangkan kerusakan pada ekosistem sudah terlanjur terjadi.

"Kalau sudah masuk ke laut itu susah, biayanya tinggi untuk mengambilnya kembali dan pasti sudah mempengaruhi ekosistem. Makanya strategi kita di dalam mengelola sampah supaya tidak masuk ke laut dilakukan dengan pencegahan," kata Koswara.