KPK Ajukan Tambahan Anggaran 2027 Senilai Rp 989 Miliar ke DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 989 miliar untuk tahun 2027 kepada Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (17/6) demi memenuhi kebutuhan kerja organisasi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Permintaan dana tersebut melonjak dari usulan awal senilai Rp 762,30 miliar setelah mendapatkan dukungan dari para anggota legislatif dalam rapat kerja bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto. Penyesuaian angka ini diklaim telah melalui kalkulasi mendalam.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasan mengenai latar belakang pengajuan dana tambahan tersebut di hadapan awak media pada Jumat (19/6/2026).

"Usulan tambahan anggaran tahun 2027 yang berkembang dalam pembahasan bersama Komisi III DPR RI juga telah melalui proses penghitungan dan kajian kebutuhan organisasi secara cermat," kata Budi Prasetyo, Jubir KPK.

Pihak komisi antirasuah menilai bahwa sokongan finansial menjadi elemen vital guna memaksimalkan performa pemberantasan korupsi. Manajemen keuangan lembaga juga diklaim menerapkan sistem terpadu yang menitikberatkan ketepatan sasaran manfaat bagi publik.

"Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara inline dan saling terkoneksi, disertai mekanisme monitoring serta evaluasi berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target kinerja dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat," jelas Budi Prasetyo, Jubir KPK.

Efisiensi internal ini disebut berjalan beriringan dengan komitmen terhadap transparansi keuangan negara. Bukti akuntabilitas tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan instansi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa tata kelola keuangan KPK dijalankan sesuai prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas," ungkap Budi Prasetyo, Jubir KPK.