Krisis Ekonomi Bolivia Memicu Penetapan Status Darurat Nasional

Gelombang aksi protes antipemerintah yang dipicu oleh lonjakan biaya hidup dan tekanan ekonomi di Bolivia telah berkembang menjadi krisis politik mendalam yang melumpuhkan berbagai wilayah. Merespons situasi tersebut, Presiden Bolivia Rodrigo Paz resmi mengumumkan status keadaan darurat nasional pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat demi memulihkan ketertiban umum. Langkah drastis ini diambil setelah aksi blokade jalan meluas selama 50 hari terakhir, yang mengganggu distribusi pasokan penting dan memicu kekhawatiran krisis kemanusiaan.

Demonstrasi yang didukung serikat pekerja, kelompok petani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales tersebut kini turut mendesak Presiden Paz untuk segera mundur dari jabatannya.

Kantor Ombudsman Bolivia mencatat bahwa penutupan jalur transportasi telah memicu kelangkaan makanan, bahan bakar, dan alat medis, serta menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia sejak 1 Mei hingga 15 Juni. Kebijakan darurat ini memberikan wewenang penuh kepada pihak militer dan kepolisian untuk membuka paksa barikade jalan di seluruh wilayah negara Amerika Selatan itu.

"Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini. Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka," kata Paz, dilansir CNN International. Pemerintah menegaskan bahwa intervensi bersenjata diperlukan karena kelompok-kelompok pengunjuk rasa telah menggunakan metode yang dinilai mengancam stabilitas negara.

"Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara," ujarnya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Bolivia memiliki frekuensi penerapan status darurat yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangganya seperti Chile atau Uruguay. Intervensi darurat serupa tercatat pernah terjadi dalam sejarah negara tersebut, termasuk saat pemilu legislatif 1949, pergolakan politik era 1960-an, protes kebijakan privatisasi tahun 1995, hingga Perang Air Cochabamba pada tahun 2000.