KSPSI Sebut 50 Ribu Buruh Terancam PHK Akibat Tingginya Harga Gas Industri

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memproyeksikan sekitar 50 ribu buruh menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini dipicu oleh tingginya harga gas untuk kebutuhan sektor industri.

Dilansir dari Detik Finance, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan peringatan tersebut setelah menyerap aspirasi dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam, Andi Gani menerima laporan terkait lonjakan harga gas industri. Beban biaya operasional yang membengkak ini dinilai mengancam keberlangsungan usaha.

Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata, puluhan ribu pekerja berpotensi kehilangan mata pencaharian. Salah satu produsen keramik besar di wilayah Bekasi bahkan dilaporkan telah merencanakan pengurangan ratusan staf karena masalah restrukturisasi biaya energi ini.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," kata Andi Gani dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Selain sektor industri pengguna gas, Andi Gani menyoroti potensi pengurangan tenaga kerja di sektor komoditas nikel. Hal tersebut merupakan imbas dari proses penataan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang tengah berjalan di Kementerian ESDM.

Meski mendukung penegakan regulasi di sektor pertambangan, KSPSI meminta agar proses administratif tersebut tidak memicu lonjakan angka pengangguran baru. Terkait persoalan ini, pihak serikat pekerja mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Andi Gani mengapresiasi respons cepat Menteri ESDM yang langsung mengonsolidasikan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi struktur harga energi. Agenda serap aspirasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PP KEP KSPSI R. Abdulah, Ketua PD KEP KSPSI Agus Koswara, Ketua PC KEP Bekasi Muh. Yusuf, serta jajaran pengurus lainnya.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menegaskan bahwa pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri berada dalam posisi aman. Penjelasan tersebut sekaligus merespons kekhawatiran KSPSI mengenai risiko operasional pabrik.

"Gini, kalau pasokan saya pastikan bahwa seluruh kebutuhan domestik untuk LNG kita semua sudah tersedia. Jadi secara pasokan semuanya ada," ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/).

Bahlil menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada penyesuaian harga, bukan kelangkaan suplai. Fenomena kenaikan harga energi ini disebutnya juga terjadi di tingkat global.

"Harganya memang ada terjadi kenaikan dan itu kan bukan hanya di Indonesia, di dunia antah berantah pun keluar itu. Harganya memang ada terjadi koreksi, karena mengikuti harga dunia. Terkecuali hanya di Indonesia naik, di dunia nggak naik gitu loh," kata Bahlil.

Pemerintah menyatakan bakal tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Fasilitas harga khusus tersebut ditujukan bagi sektor-sektor industri yang memenuhi kriteria sesuai regulasi yang berlaku.

"Nah, tetapi untuk harga HGBT itu memang sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah ya," terang Bahlil.