Lemhannas Dorong Tren Pertumbuhan Ekonomi RI Hadapi Geopolitik Global

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau seluruh pihak untuk mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 5,6 persen di tengah dinamika geopolitik global pada Selasa (26/5/2026).

Capaian pada kuartal pertama 2026 ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara anggota G20, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Jakarta.

"Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang," kata Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas.

Ace menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI menetapkan kerangka ekonomi makro pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

"Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen," tegas Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas.

Menurut Ace, pemerintah perlu menyiapkan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, meningkatkan kemudahan investasi, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas.

Pihaknya berharap seminar menjelang akhir masa pendidikan P3N 27 ini melahirkan strategi konkret dan rekomendasi kebijakan berbasis data dari para peserta.

Agenda ini turut menghadirkan narasumber seperti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu.