Mahasiswa Menggeruduk Acara Diskusi Tiga Pejabat Negara di UGM

Sejumlah mahasiswa membubarkan acara diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6) malam hingga berujung pada aksi kejar-kejaran, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Kericuhan bermula saat mahasiswa naik ke panggung membentangkan spanduk penolakan, diikuti pelemparan gelas plastik yang memaksa evakuasi pejabat di tengah hadangan massa.

Massa mahasiswa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan saat para pejabat hendak meninggalkan lokasi. Dialog sempat diupayakan di luar gedung oleh Nusron Wahid dan Sudaryono, tetapi proses tersebut segera menemui jalan buntu.

Perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, mengonfirmasi bahwa aksi penolakan tersebut merupakan bentuk kritik langsung terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Pihaknya menilai para pejabat tersebut tidak pantas berbicara mengenai Pancasila dalam situasi negara sekarang.

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa.

Mesa menambahkan bahwa gesekan fisik yang terjadi di lapangan merupakan hal lumrah dalam penyampaian aspirasi. Menurutnya, tindakan tersebut dipicu oleh sikap pemerintah yang dinilai sudah tidak bisa lagi diingatkan melalui jalur komunikasi yang halus.

"Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong," ujar Mesa.

Pihak mahasiswa juga menegaskan bahwa metode penyampaian kritik yang keras terpaksa dilakukan demi mendapat perhatian. Langkah ini diambil karena ruang komunikasi dinilai tersumbat.

"Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki," tambah Mesa.

Mesa kemudian memberikan penjelasan mengenai insiden kejar-kejaran antara mahasiswa dan rombongan pejabat di area luar kampus. Konflik tersebut diklaim terjadi karena para pembicara enggan menjawab pertanyaan esensial yang diajukan mahasiswa.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak.

Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," tegas Mesa.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengklarifikasi bahwa kehadirannya di UGM telah memenuhi seluruh prosedur perizinan dari pihak rektorat. Nusron menyatakan kesiapannya sejak awal untuk berdialog dan menerima segala bentuk keluhan dari sivitas akademika.

"Kami datang ada panitianya baik-baik, ada surat izin lengkap dari rektorat. Kita siap datang ke situ untuk berdialog dengan siapa saja, dengan sivitas akademika, dengan topik apa pun, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri, untuk memang siap untuk di-bully, siap dicaci maki di hadapan siapa pun, karena itulah konsekuensi daripada jabatan," kata Nusron.

Nusron sangat menyesalkan tindakan pembubaran tersebut karena menganggap ada kelompok yang memaksakan kehendak sepihak. Menurutnya, tindakan penolakan tersebut mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi.

"Tapi rupa-rupanya pada malam hari ini, takdir berkata lain. Ada sekelompok orang yang a-demokratis, yang ternyata tidak siap berdialog, tidak siap berdemokrasi dan tidak siap untuk menerima dialog pemikiran, yang mengedepankan memaksakan kehendak dan mengedepankan kekerasan, karena itu kami sangat sayangkan," kata Nusron.

Nusron menyatakan bahwa forum di kampus seharusnya menjadi ruang koreksi yang sehat terhadap kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan diskusi ini diklaimnya tidak memiliki tujuan untuk membatasi ruang gerak mahasiswa.

"Forum yang harusnya dialog baik sebagaimana di kampus-kampus yang lain. Tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau memang ada yang salah kita siap mengoreksi, kalau ada masukan kita akan tindak lanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang itu," sambung Nusron.

Nusron berharap semua pihak tetap menjaga peradaban dalam berdemokrasi dengan tidak menutup ruang debat publik. Ia juga menyatakan tidak kapok dan tetap bersedia menghadiri undangan adu argumentasi di kemudian hari.

"Saya kira, mari kita tegakkan demokrasi dengan cara yang yang berkeadaban atau civilize. Karena itu ruang diskusi dan ruang untuk berdebat di berbagai forum apa pun tidak boleh ditutup dan dan tidak boleh monolog dengan menciptakan opini tunggal dari kelompok-kelompok tertentu saja. Kami siap melayani berbagai undangan-undangan, kalau ada untuk adu data dan argumentasi. Tapi malam ini sungguh kami sesalkan tapi kami tidak menyesal," ujarnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan program lama yang legal. Ia mengklaim bahwa rombongan pejabat datang dengan iktikad keterbukaan penuh terhadap segala kritik mahasiswa.

"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," ujar Sudaryono.

Sudaryono mengonfirmasi bahwa jalannya diskusi sebenarnya memberikan kebebasan penuh bagi peserta untuk menguji kebijakan pemerintah. Pihaknya mengaku siap menghadapi pertanyaan ekstrem sekalipun.

"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," imbuh Sudaryono.

Sudaryono menceritakan kronologi kericuhan yang mulai timbul setelah acara berjalan lebih dari setengah jam. Menurut analisanya, mayoritas mahasiswa di dalam ruangan sebenarnya masih ingin melanjutkan jalannya diskusi ilmiah tersebut.

"Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkap Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan alasan mengapa rombongan dievakuasi keluar dari ruang utama Joglo GIK UGM. Langkah tersebut diambil atas rekomendasi petugas keamanan akibat adanya eskalasi pelemparan materi dan kontak fisik.

"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ujarnya Sudaryono.

Sudaryono membantah dengan keras tuduhan yang menyebutkan bahwa pihak pejabat melarikan diri dari kejaran mahasiswa. Ia menggarisbawahi aksi spontan mereka yang bersedia duduk di aspal jalan untuk merespons tuntutan massa di luar gedung.

"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegas Sudaryono.

Sudaryono menanggapi pertanyaan seputar konflik agraria dan penggusuran yang diteriakkan mahasiswa saat dialog di aspal tersebut. Ia menyatakan kesiapan personalnya untuk meninjau langsung kasus hukum yang dimaksud oleh mahasiswa.

"Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya," kata Sudaryono.

Sudaryono menegaskan kembali sikap kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diklaimnya tetap menghormati perbedaan pendapat sebagai pilar demokrasi. Penyesuaian kebijakan akan selalu dilakukan jika terbukti ditemukan kekeliruan di lapangan.

"Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain," lanjut Sudaryono.

Sudaryono kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para mahasiswa yang gagal mendapatkan hak berdialog secara kondusif dalam forum tersebut. Ia membuka peluang untuk menggelar diskusi lanjutan di lain waktu.

"Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi," kata Sudaryono.

Sudaryono menutup penjelasannya dengan menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah dalam menerima seluruh masukan masyarakat demi kepentingan negara.

"Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan," pungkas Sudaryono.