Mahasiswa UGM Protes Acara Diskusi Pejabat Pemerintah di Yogyakarta

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes keras dengan menggeruduk acara diskusi yang dihadiri beberapa pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa, 16 Juni 2026.

Acara tersebut menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai narasumber. Kericuhan mulai terjadi ketika sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung saat diskusi berlangsung, membentangkan spanduk penolakan, hingga meneriakkan protes yang berujung pada evakuasi para pejabat tersebut dari lokasi acara menggunakan mobil patroli pengawalan.

Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, memberikan keterangan mengenai alasan di balik aksi protes keras yang dilakukan oleh pihak mahasiswa dalam forum tersebut.

"Selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat," kata Mesa kepada wartawan.

Mesa menyatakan kekecewaannya terhadap kehadiran para pejabat negara tersebut, khususnya menyoroti rekam jejak Budiman Sudjatmiko yang dinilai berseberangan dengan semangat reformasi.

"Persetan bicara bahwa pengentasan kemiskinan itu baik ketika orang-orang miskin justru dibunuh secara struktur, orang-orang miskin dibunuh secara ekonomi, dan orang-orang miskin justru dianggap dan diakui ketika per harinya hanya memiliki Rp 20 ribu. Di atas dari itu, mereka tidak diakui sebagai orang miskin," ucap Mesa.

Aksi protes yang sempat diwarnai ketegangan dan pelemparan gelas air mineral itu dipicu oleh kekesalan mahasiswa terhadap pernyataan para narasumber.

"Mereka justru mengatakan kepada kami di depan UGM sana, jika ingin berbicara Papua, mari jadi volunteer. Bukan itu jawabannya. Mereka punya kekuasaan, mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu, bukan kita sebagai rakyat," kata Mesa.

Pihak mahasiswa juga sempat mengejar mobil rombongan karena merasa para pejabat tersebut menghindari dialog dan tidak menjawab pertanyaan krusial yang diajukan.

"Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," tutur Mesa.

Menurut perwakilan mahasiswa, tindakan mendatangi langsung para pejabat merupakan langkah penyampaian aspirasi yang dinilai paling efektif saat ini.

"Mereka memang harus didatangi karena tidak ada cara yang efektif selain cara itu. Bahkan ketika itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa mereka merasa bersalah," ujarnya.

Mesa menegaskan bahwa gerakan moral dari lingkungan kampus akan terus dilakukan demi mengawal jalannya roda pemerintahan.

"Meningatkan penguasa bahwa mereka itu bukan untuk berkuasa, tapi harus menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Pancasila," ungkap Mesa.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi tertulis mengenai insiden tersebut dan menyatakan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk membuka ruang komunikasi.

"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," kata Sudaryono dalam keterangan tertulisnya.

Sudaryono menjelaskan bahwa pihak pemerintah bersikap terbuka terhadap segala bentuk pertanyaan maupun evaluasi dari civitas akademika.

"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah," ujarnya.

Ia menceritakan kronologi jalannya forum yang semula berjalan tertib sebelum akhirnya terjadi eskalasi situasi di dalam ruangan.

"Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," katanya.

Sudaryono juga mengonfirmasi adanya tindakan fisik dan pelemparan barang yang membuat tim keamanan memutuskan untuk mengevakuasi narasumber.

"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ucap Sudaryono.

Pihak pejabat membantah anggapan bahwa mereka melarikan diri dari hadapan mahasiswa, melainkan sempat mencoba melanjutkan komunikasi di luar gedung.

"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," lanjut Sudaryono.

Terkait substansi kritik mahasiswa mengenai isu agraria di wilayah Papua, Sudaryono menyatakan kesiapannya untuk melakukan peninjauan secara langsung.

"Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya," ujar Sudaryono.

Sudaryono mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi dan menyampaikan kesediaan untuk kembali berdiskusi di lain waktu.

"Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan," pungkas Sudaryono.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan melalui sebuah rekaman video bahwa jajaran pemerintahan selalu siap menghadapi kritik dari masyarakat dalam menjalankan tugas negara.

"Kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memang siap untuk di-bully, siap untuk dicaci maki di hadapan siapa pun karena itu konsekuensi dari jabatan," kata Nusron Wahid.

Nusron menyayangkan sikap sebagian kelompok massa yang dinilai bertindak sepihak dan menutup ruang pertukaran gagasan secara sehat.

"Rupa-rupanya pada malam ini takdir berkata lain. Ada sekelompok orang yang ademokratis. Yang tidak siap berdialog, yang tidak siap berdemokrasi, dan tidak siap untuk menerima dialog pemikiran yang memaksakan kehendak dan mengedepankan kekerasan," ungkap Nusron Wahid.

Pihak kementerian menegaskan tidak memiliki niat untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan siap mengoreksi kebijakan jika ditemukan kekeliruan.

"Tidak ada motivasi mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau ada yang salah kita siap mengoreksi. Kalau ada masukan kita tindaklanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang tertentu," tutur Nusron Wahid.