Masyarakat Telematika Indonesia Bahas Kolaborasi Penanganan Disinformasi Berbasis Kecerdasan Buatan

Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama BBC Media Action menyelenggarakan forum PIMHIE International Learning Showcase di Jakarta, Kamis (18/6), guna merumuskan respons kolaboratif terhadap ancaman disinformasi di era kecerdasan buatan (AI). Dilansir dari Detik iNET, forum bertajuk Building Healthy Information Environments: Collaborative Responses to Disinformation in the Digital Age ini menjadi wadah berbagi pembelajaran dari Program Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE). Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, menegaskan bahwa perkembangan AI memicu tantangan baru bagi integritas informasi karena produksi konten manipulatif menjadi lebih cepat dan masif.

"Karena itu diperlukan respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Molly Prabawaty.

Pemerintah saat ini terus memperkuat langkah mitigasi melalui penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten digital, penguatan kerangka regulasi, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital. Sementara itu, pandangan mengenai kompleksitas disinformasi sebagai tantangan global juga disampaikan oleh Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement.

Menurut Matthew Perrement, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada konten menyesatkan, melainkan harus memahami jaringan, aktor, serta mekanisme penyebarannya melalui kombinasi pendekatan teknologi, hukum, pendidikan, dan jurnalisme berkualitas. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, turut memberikan pandangannya mengenai penyelesaian persoalan ini yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja demi memperkuat ketahanan informasi.

"Penguatan ketahanan informasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, media, platform digital, akademisi, masyarakat sipil, dan masyarakat luas," kata Sarwoto Atmosutarno. Sarwoto Atmosutarno menambahkan bahwa salah satu keluaran penting dari Program PIMHIE adalah penyusunan Policy Paper hasil kolaborasi multipihak yang diharapkan mampu berkontribusi bagi ketahanan informasi nasional. Kondisi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap sumber informasi digital juga menjadi perhatian dalam ekosistem media saat ini.

Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, Rachael McGuin, menuturkan bahwa melalui Program PIMHIE, pihaknya bersama mitra berupaya memperkuat media independen, jurnalisme berkualitas, serta kemampuan masyarakat menghadapi misinformasi.

Berdasarkan hasil penelitian terbaru BBC Media Action mengenai ekosistem informasi di Indonesia, media arus utama masih menjadi sumber yang paling dipercaya publik dengan angka mencapai 71%, berbanding terbalik dengan sumber berbasis influencer yang hanya meraih 32%. Riset tersebut memaparkan adanya kelompok pengguna platform digital aktif yang tetap rentan terpapar hoaks, sehingga memerlukan strategi literasi digital yang spesifik. Di sisi lain, mayoritas jurnalis Indonesia menilai AI dapat meningkatkan efisiensi kerja, namun mereka mengkhawatirkan dampaknya terhadap kualitas jurnalisme, lapangan kerja, serta potensi penyebaran informasi menyesatkan jika tanpa pedoman jelas.

Dalam kesempatan yang sama, Neil R. Tobing mempresentasikan dokumen kebijakan berjudul Indonesia's National Roadmap on Addressing Disinformation yang memandang disinformasi sebagai risiko sistemik terhadap kohesi sosial dan stabilitas demokrasi.

Dokumen strategis tersebut mengusulkan lima pilar utama penguatan ketahanan informasi nasional, yaitu literasi digital, jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, tata kelola platform digital, serta penelitian dan inovasi.