Mendagri Dorong Kolaborasi Swasta Atasi Masalah Rumah di Papua

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat di Tanah Papua melalui kebijakan pembiayaan ringan pada Minggu (21/6/2026).

Langkah ini diambil karena pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup untuk membiayai program bedah rumah masyarakat secara mandiri, seperti dilansir dari Detikcom.

"Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua, ia memaparkan data bahwa hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua saat ini belum memiliki hunian yang layak. Pemerintah kemudian menyiapkan skema insentif berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga uang muka kepemilikan rumah senilai Rp240 juta hanya sekitar Rp2,4 juta.

Tito mengimbau seluruh kepala daerah di wilayah Papua untuk memberikan dukungan penuh dengan menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar nol persen bagi MBR.

"Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB," tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Selain fokus pada pembiayaan, ia mengapresiasi pihak pengembang yang menerapkan program penghijauan berupa kewajiban menanam minimal dua pohon pada setiap unit rumah baru demi menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang.

"Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi juga lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu," pungkas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Kegiatan peninjauan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, beserta Wali Kota Jayapura Abisai Rollo.