Mendagri Terbitkan SE Imbau Kepala Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang meminta para kepala daerah untuk memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Langkah ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan wilayah masing-masing.

Melalui surat bernomor 400.2.7/4657/SJ tersebut, gubernur, bupati, hingga wali kota diimbau menyediakan ruang publik dan lokasi strategis untuk menyelenggarakan nobar. Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan surat edaran bersama di Jakarta, dikutip dari Detikcom.

"I sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng, ini lumayan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Surat edaran tertanggal 14 Juni 2026 itu menginstruksikan pemda menggerakkan perangkat daerah guna mendukung teknis pelaksanaan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana prasarana, pengelolaan kebersihan, hingga pengaturan arus lalu lintas di lokasi acara.

Tito meminta jajaran kepala daerah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna memastikan keamanan dan ketertiban. Hal ini penting agar kenyamanan masyarakat selama menikmati pertandingan tetap terjaga dengan baik.

"Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah daerah juga diminta aktif bersosialisasi agar agenda nobar ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Keterlibatan komunitas pemuda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga Badan Usaha Milik Daerah diharapkan bisa memutar roda ekonomi setempat.

"Ini momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak," katanya.

Kebijakan Kemendagri ini mendapat apresiasi dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari yang menilai nobar bisa memicu dampak ekonomi positif yang signifikan di berbagai daerah.

Berdasarkan hitungan simulasi, potensi perputaran ekonomi dari nobar diproyeksikan mencapai Rp 2,34 triliun secara keseluruhan atau sekitar Rp 46,91 miliar per malam. Kalkulasi ini mengacu pada asumsi pemanfaatan 5.864 titik lokasi aktif selama 50 malam dengan melibatkan rata-rata empat pelaku UMKM di setiap tempat.

"Kalau semuanya aktif ini semuanya akan luar biasa," tutup Fiki.