Mendagri Tito Karnavian Luruskan Masalah Akses Jembatan Enang-Enang Bener Meriah

Pemerintah bergerak cepat menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Masalah ini mendapat perhatian khusus setelah beredar informasi mengenai warga yang membangun infrastruktur secara swadaya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung area tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi riil di lapangan, seperti dilansir dari Detikcom.

Berdasarkan peninjauan dan dialog dengan warga, struktur jembatan lama sebenarnya tidak hancur akibat banjir bandang. Kondisi kritis justru terjadi pada tanah penyangga yang ambles, sehingga membuat posisi jembatan miring dan berbahaya untuk dilewati.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Kendala muncul akibat perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan jalur tersebut.

Warga setempat ingin tetap melewati rute lama karena jalur alternatif dinilai terlalu jauh dan memiliki banyak lubang. Di sisi lain, pihak Balai PU mengkhawatirkan stabilitas tanah yang masih labil.

"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan ketika menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/7).

Warga kemudian berinisiatif membuat lintasan sementara pada titik tanah yang ambles agar kendaraan tetap bisa melintas. Namun, pihak Balai PU menegaskan tidak dapat menanggung risiko keselamatan jika struktur tersebut dipaksakan beroperasi.

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," ujarnya.

Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Satgas PRR, kedua belah pihak akhirnya menyepakati solusi sementara. Jembatan lama akan dipertahankan dengan memperkuat strukturnya, namun dengan pembatasan akses yang ketat.

"Intinya jembatan yang (lama) ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," ujarnya.

Mengingat perbaikan total jembatan lama sulit dilakukan, akses kini dibatasi hanya untuk kendaraan roda dua dan kendaraan ringan. Langkah darurat ini diambil demi menjaga keselamatan mobilitas warga setempat.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah segera membangun jembatan baru yang memiliki struktur lebih kokoh. Proyek jembatan pendukung serta perbaikan jalur alternatif yang memutar juga mulai dikerjakan pada Juli 2026.

Tito meluruskan situasi bahwa polemik di Jembatan Enang-Enang murni karena dinamika aspek keselamatan, bukan akibat kelalaian pemerintah dalam merespons pascabencana.

"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," tegasnya.