Menteri ATR Usulkan Anggaran Rp10,6 Triliun dan Tambahan Target PTSL

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengusulkan pagu anggaran kementerian sebesar Rp10,61 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.

Pengajuan anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat layanan pertanahan, mempercepat program strategis nasional, meningkatkan penataan ruang, serta menambah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Nusron Wahid merinci bahwa pagu indikatif tersebut akan difokuskan untuk program dukungan manajemen senilai Rp7,31 triliun, pelayanan pertanahan sebesar Rp2,56 triliun, dan penyelenggaraan penataan ruang sebanyak Rp724 miliar.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan pada program dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang," kata Nusron Wahid.

Kementerian ATR/BPN juga mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp3,23 triliun untuk belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, rehabilitasi pascabencana, dan program tiga juta rumah.

"Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," ujar Nusron Wahid.

Selain anggaran, penambahan target PTSL 2027 diusulkan guna memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran yang terintegrasi secara menyeluruh di tingkat desa.

"Prioritas PTSL pada tahun 2027 perlu ditingkatkan. Pada tahun ini dan tahun depan, fokus kami tidak hanya pada PTSL, tetapi juga pada percepatan sertipikasi tanah per sektor, khususnya sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Nusron Wahid.

Skema sertipikasi gratis dipersiapkan kementerian bagi hunian masyarakat yang belum terjangkau program PTSL, sekaligus mendukung target sertipikasi satu juta rumah MBR pada tahun 2026.

"Melalui PTSL berbasis desa, seluruh bidang tanah dalam satu wilayah dapat terdaftar secara lengkap. Sementara bagi masyarakat yang belum terjangkau program PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati," jelas Nusron Wahid.

Dalam kesempatan tersebut, realisasi penyerapan anggaran kementerian hingga 6 Juni 2026 dilaporkan telah menyentuh angka Rp3,18 triliun atau setara dengan 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.

"Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai 36,23 persen. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf memberikan apresiasi terhadap capaian penyerapan tersebut serta menyatakan dukungan formal atas usulan tambahan anggaran pertanahan.

"Komisi II DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya," kata Dede Yusuf.

Dede Yusuf menilai bahwa perluasan target PTSL yang terintegrasi memuat dampak langsung yang besar bagi masyarakat luas, sehingga sangat layak diprioritaskan.

"Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027," ungkap Dede Yusuf.