Militer Bolivia Turun Tangan Buka Blokade Jalan Pascadarurat Nasional

Pemerintah Bolivia mengerahkan kekuatan militer untuk membuka paksa blokade jalan yang melumpuhkan jalur pasokan setelah Presiden Rodrigo Paz menetapkan status darurat nasional pada Sabtu (20/6) pagi waktu setempat.

Dilansir Aljazeera pada Minggu (21/6/2026), aksi barikade oleh demonstran selama 50 hari terakhir telah mengisolasi ibu kota administratif La Paz dan menghentikan roda perekonomian. Gelombang protes dipicu oleh langkah penghematan pemerintah termasuk pembatalan subsidi bahan bakar.

Dalam pidato televisinya, Presiden Rodrigo Paz menegaskan bahwa aksi penutupan jalan tersebut bukan lagi sekadar protes sosial melainkan upaya sistematis untuk mengguncang demokrasi.

"Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat," kata Presiden Rodrigo Paz.

Paz menambahkan bahwa status darurat ini krusial demi menjamin kelancaran distribusi bahan bakar yang terhambat akibat truk tangki yang terjebak blokade.

Menurut pernyataan resmi pemerintah, dekrit darurat tersebut berlaku selama 90 hari. Namun, kebijakan ini dapat dicabut lebih awal jika "kekerasan dan ancaman terhadap penduduk berakhir".

Secara spesifik, dekrit presiden tersebut melarang tindakan "memblokir jalan, jalur, dan jalan raya dengan cara yang memengaruhi transportasi dan pasokan".

Guna menegakkan aturan, pemerintah menginstruksikan angkatan bersenjata untuk memberikan dukungan sementara kepada kepolisian "dalam memulihkan ketertiban, membuka kembali jalan, dan melindungi penduduk."

Kantor ombudsman Bolivia dan organisasi hak asasi manusia melaporkan dampak fatal dari krisis ini, termasuk 17 orang meninggal dunia akibat gangguan transportasi medis. Selain itu, bentrokan antara demonstran dan polisi anti-huru-hara sejauh ini telah menyebabkan 365 orang ditangkap dan 37 lainnya luka-luka.