Militer India Pesan Drone Senilai Rp36 Triliun Perkuat Perbatasan

Militer India berencana mengajukan pesanan drone militer terbesar dalam sejarahnya dengan nilai menembus 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp36 triliun kepada produsen dalam negeri. Langkah besar ini diambil guna memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan menyusul ketegangan yang sempat terjadi di masa lalu. Seperti dikutip dari Detikcom, pengadaan sistem nirawak terbesar ini melibatkan konglomerasi besar seperti Adani Group, Tata Advanced Systems, dan Larsen & Toubro, serta perusahaan rintisan seperti ideaForge dan Asteria Aerospace.

Selama beberapa dekade, militer India mengandalkan pasukan darat, pesawat tempur, satelit, dan sistem pengawasan konvensional untuk memantau perbatasan negara. Konfrontasi militer dengan Cina di Ladakh timur pada 2020 mengungkap betapa sulitnya menjaga pengawasan yang konsisten di bentangan luas medan pegunungan tinggi yang ekstrem. Drone kini semakin dipandang sebagai mata dan telinga di medan perang karena terbukti efisien dalam mengumpulkan intelijen, melacak pergerakan pasukan, mengantarkan logistik, hingga melancarkan serangan presisi.

Sistem nirawak ini rencananya akan dikerahkan di sejumlah perbatasan paling sensitif India, termasuk Garis Kendali Aktual (Line of Actual Control) dengan Cina, perbatasan dengan Pakistan dan Bangladesh, serta Samudra Hindia. Pengadaan ini membiaskan pergeseran besar dalam cara India memandang perang masa depan.

Pada Mei 2025, India dan Pakistan nyaris terseret ke konflik lebih luas setelah serangan Pahalgam di Kashmir yang dikuasai India. Kedua pihak mengerahkan drone dan kekuatan udara canggih sebelum gencatan senjata yang didukung AS meredam ketegangan, meski perdamaian yang tercipta masih sangat rapuh. Setelah peristiwa itu, India menggelar Cold Start, latihan perang drone terbesar dalam sejarahnya yang melibatkan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tara Kartha, mantan anggota Sekretariat Dewan Keamanan Nasional India, mengatakan bahwa peringatan nyata pertama India datang dari serangan drone ke Pangkalan Udara Jammu pada 2021.

"Serangan itu mengungkap kerentanan yang kian bertambah seiring meningkatnya penggunaan drone untuk pengawasan, penyelundupan, dan serangan," kata Kartha.

Kartha menambahkan bahwa penguasaan teknologi bukan lagi satu-satunya aspek yang terpenting bagi militer saat ini.

"Yang terpenting sekarang bukan hanya soal teknologi, tapi seberapa cepat militer bisa berinovasi, menyesuaikan muatan, dan mengembangkan taktik baru. Pihak yang menguasai pertempuran drone di ketinggian rendah inilah yang kemungkinan akan unggul dalam konflik yang lebih luas," ujarnya.

Perang di Ukraina turut mengubah cara berpikir militer di seluruh dunia karena drone murah berhasil menghancurkan tank senilai jutaan dolar, memandu artileri, dan menghantam target jauh di balik garis musuh. Para perencana militer di New Delhi telah mencermati semua perkembangan ini dengan seksama.

Pengadaan yang diusulkan dilaporkan mencakup platform pengintaian, drone logistik, amunisi loitering, dan sistem serangan untuk memberi militer kemampuan pengawasan berkelanjutan dan respons cepat. Kartha menilai konflik tersebut memperkuat posisi teknologi nirawak.

"Perang di Ukraina memperkuat pelajaran bahwa drone bukan lagi alat pendukung, melainkan inti dari peperangan modern," tambah Kartha.

Fokus Kemandirian Industri Domestik

Keputusan India memprioritaskan drone tidak cuma karena keamanan, tapi juga demi kemandirian industri. Berbeda dari kebanyakan pengadaan alutsista besar India selama ini, pesanan kali ini diperkirakan sebagian besar akan bersumber dari produsen dalam negeri.

Pembelian ini sejalan dengan dorongan Perdana Menteri Narendra Modi untuk kemandirian dalam produksi pertahanan di saat India berupaya membangun industri drone lokal yang mampu bersaing secara internasional. Mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dinilai menjadi kunci otonomi strategis jangka panjang.

Wing Commander Rajiv Kumar Narang menunjukkan bahwa konflik-konflik terkini di Ukraina, Iran, maupun Operasi Sindoor yang dipicu serangan Pahalgam semuanya memperkuat pentingnya kemandirian teknologi. Narang, penulis buku "India's Quest for UAVs and Challenges", mengatakan perang Iran menunjukkan sistem buatan sendiri dan taktik cerdas bisa menyeimbangkan keunggulan lawan.

"Negara-negara yang memiliki teknologi drone mereka sendiri dan bisa berinovasi dengan cepat akan punya keunggulan dalam konflik masa depan," kata Narang.

Narang juga menyoroti tantangan nyata yang kini dihadapi oleh militer India dalam mengadopsi teknologi tersebut.

"Bagi India, tantangannya kini bukan lagi sekadar membangun drone, tapi menguasai teknologi di baliknya dan mengintegrasikannya ke dalam layanan militer secara cepat," tambahnya.

Pengadaan dalam negeri ini akan melengkapi rencana India terpisah untuk membeli 31 drone MQ-9B Predator dari Amerika Serikat. Platform Amerika memberikan kemampuan jarak jauh, sedangkan sistem buatan India diharapkan beroperasi dalam jumlah lebih besar langsung di garis terdepan untuk membentuk jaringan pengawasan berlapis.

Tantangan Integrasi dan Strategi Operasional

Konark Rai, direktur pelaksana Rudram Dynamics, menyatakan keberhasilan ambisi drone India tidak akan ditentukan oleh besarnya angka pengadaan, melainkan seberapa efektif sistem-sistem itu diintegrasikan ke dalam operasi militer.

"Meski India sudah punya kebijakan untuk mendukung manufaktur dan inovasi drone, pengadaan, pengujian, sertifikasi, dan induksi yang lebih cepat kini menjadi sangat krusial," kata Rai.

Membeli drone dianggap sebagai satu hal, namun mengintegrasikan ribuan sistem tanpa awak ke dalam operasi militer merupakan tantangan yang berbeda. Hal ini mencakup pelatihan, doktrin, perlindungan perang elektronik, keamanan siber, dan kemampuan memproses data medan perang dalam jumlah masif secara real time.

"Tantangan yang lebih besar adalah memastikan pengadaan drone diimbangi by doktrin, pelatihan, dan konsep operasional yang bisa menerjemahkan kemampuan teknologi menjadi keunggulan di medan perang," katanya.