Novita Hardini Minta Pemerintah Jadikan Kritik Mahasiswa Sebagai Alarm

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengkritik kebijakan nasional saat berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Rabu (17/6/2026). Dilansir dari Warta Kota, legislator Komisi VII DPR RI tersebut menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, sehingga suara mahasiswa wajib didengar dan dilindungi. "Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa," ujar Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Novita kemudian mendorong generasi muda untuk tetap bersikap kritis dan berani menyuarakan pendapat dengan tertib serta sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang," imbuh Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Gelombang demonstrasi di berbagai daerah dinilai lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

"Dari semua aktivitas demo yang dilakukan masyarakat, saya rasa mereka berhak bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya," kata Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Ia menambahkan bahwa kritik dari mahasiswa seharusnya menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan agar lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan serta mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

"Ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi dalam pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan tertentu," jelas Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Keputusan pejabat publik saat ini memiliki tanggung jawab besar karena dampaknya akan dirasakan masyarakat hingga lima atau sepuluh tahun ke depan. "Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia. Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan," pungkas Novita Hardini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.