Sejumlah Partai Politik Pertanyakan Posisi Politik PDI-P terhadap Pemerintah

Sejumlah partai politik mempertanyakan kejelasan posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah munculnya rumor kehadiran kader partai tersebut dalam aksi demonstrasi di Jakarta.

Sorotan ini mengemuka pasca-adanya kabar mengenai keberadaan politisi PDI-P, Andi Widjajanto, dalam aksi unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendesak agar partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengambil keputusan yang tegas dan tidak menunjukkan sikap politik yang tidak pasti.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Jazilul, soliditas seluruh elemen politik sangat krusial dalam menyukseskan berbagai program yang sedang dirancang oleh pemerintah saat ini.

“Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu," jelas Jazilul.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengonfirmasi bahwa secara struktural PDI-P memang tidak menempatkan kadernya di dalam jajaran pemerintahan.

"Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai langkah PDI-P yang berada di luar pemerintahan sebagai hal positif yang dapat menjaga fungsi pengawasan di parlemen tetap berjalan.

“PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDI-P mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah,” ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Viva menambahkan bahwa ketiadaan kader PDI-P di Kabinet Merah Putih membuat sikap kritis partai tersebut menjadi sebuah kewajaran yang konstitusional.

“Jika PDI-P bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan,” ungkap Viva.

Lebih lanjut, Viva memandang partisipasi kader parpol dalam menyampaikan aspirasi publik di jalanan merupakan bagian dari mekanisme kontrol demokrasi yang sehat.

“PAN menilai bahwa situasi politik parlementarian juga berjalan kondusif sesuai fungsinya. Tentu hal itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, serta kaum netizen, media, dan civil society yang melakukan fungsi kontrol organik dan mandiri,” imbuhnya.

Merespons berbagai sorotan dari elite partai politik tersebut, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo memberikan klarifikasi resmi mengenai arah politik partainya saat ini.

"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Ganjar menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan penguasa demi kemaslahatan masyarakat umum.

"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," lanjut dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menggarisbawahi bahwa integritas politik sebuah partai tidak selayaknya diukur dari kompensasi jabatan politik.

"Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan," jelas Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan mengenai esensi mendasar dari lembaga kedewanan dalam konstelasi tata negara.

"Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca," tegas Ganjar.

Ia mengakhiri penjelasannya dengan menegaskan kekonsistenan sikap politik partainya yang tidak berubah sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah," pungkas dia.