PBB Masukkan Israel dan Rusia ke Daftar Hitam Kekerasan Seksual

Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata untuk pertama kalinya melalui laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang dirilis Jumat (29/05) waktu setempat, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Laporan tersebut menempatkan 77 aktor negara maupun non-negara dari belasan negara yang diduga terlibat kekerasan seksual terkait konflik. PBB mencatat lonjakan tajam jumlah kasus pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasukan keamanan, militer, dan petugas penjara Israel dituduh melakukan pola kekerasan seksual sistematis seperti pemerkosaan hingga penelanjangan paksa terhadap tahanan Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Investigasi mengenai dugaan ini juga sempat dipublikasikan oleh The New York Times beberapa hari sebelumnya.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengakui negaranya resmi dimasukkan ke dalam daftar pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik tersebut bersama kelompok Hamas. Penolakan keras disampaikan oleh pihak Israel yang menilai laporan tahunan PBB itu tidak sesuai dengan realitas.

"memalukan dan absurd" kecam Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Danon menyatakan bahwa informasi mengenai keputusan politik tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui sambungan telepon. Ia juga menuduh Guterres telah menyamakan posisi Israel dengan organisasi teroris.

"Kami selesai dengan Sekretaris Jenderal PBB ini," ujar Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Pihak Israel menilai penyamaan negaranya dengan Hamas sebagai titik terendah baru dalam hubungan mereka dengan PBB. Kelompok Hamas sendiri tetap berada dalam daftar hitam sejak serangan 7 Oktober 2023, meskipun banyak tuduhan terhadap mereka belum diverifikasi secara independen akibat pembatasan akses oleh Israel.

"Ini keputusan politik, terlepas dari fakta dan realitas," tulis Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB.

Di sisi lain, laporan PBB turut mencatat 310 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan Rusia terhadap tahanan perang dan warga sipil Ukraina. Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Rusia langsung memberikan bantahan dan penolakan keras.

"kebohongan tanpa dasar" kata Vassily Nebenzia, Duta Besar Rusia untuk PBB.

Nebenzia menyatakan bahwa tuduhan itu sengaja dibuat untuk terus menggambarkan Rusia sebagai pihak jahat dalam konflik. Moskow kini tengah menyiapkan laporan tandingan mengenai perlakuan Ukraina terhadap tawanan perang Rusia, sementara PBB sendiri mencatat 31 kasus yang melibatkan aparat keamanan Ukraina sebagian besar sebelum tahun 2025.