PDIP Bantah Tudingan Kendalikan Aksi Mahasiswa Tolak Makan Bergizi Gratis

PDI Perjuangan (PDIP) membantah keras tuduhan yang menyatakan partai tersebut mengendalikan gerakan mahasiswa untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan ini merespons pernyataan Aliansi BEM Bersatu terkait dugaan keterlibatan jaringan politik partai dalam aksi demonstrasi.

Tudingan tersebut muncul dalam konferensi pers Aliansi BEM Bersatu di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (16/6/2026). Dilansir dari Detikcom, perwakilan aliansi menyoroti mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang menggunakan mobil Fortuner atas nama Siti Nuraeni yang memiliki hubungan keluarga dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC sekaligus perwakilan BEM Bersatu.

Aliansi BEM Bersatu juga menduga Tiyo Ardianto terlibat dalam jejaring politik tertentu karena dijadwalkan menghadiri sebuah forum dialog bersama sejumlah tokoh nasional nasional lainnya.

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujar Rahmat Djimbula.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menilai upaya pelabelan kubu politik tertentu kepada kelompok kritis merupakan cara mudah menghindari substansi masalah, dan menegaskan kritik seharusnya dijawab menggunakan data.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menambahkan bahwa negara didirikan untuk melindungi hak berpendapat seluruh masyarakat, bukan demi melayani kepentingan penguasa semata.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo menyatakan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk tetap bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan tanpa harus kehilangan legitimasi akibat afiliasi politik masa lalu.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," kata Ganjar Pranowo.

Menurutnya, penilaian validitas sebuah kritik harus didasarkan pada fakta yang disampaikan, bukan berdasarkan latar belakang sosok yang menyuarakannya.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelas Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga memperingatkan adanya ancaman pergeseran sistem demokrasi menuju politik loyalitas jika kritik hanya dianggap sah apabila datang dari pihak pendukung pemerintah.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tutur Ganjar Pranowo.

Ia menekankan fungsi pengawasan oleh masyarakat sipil harus tetap berjalan berkesinambungan terlepas dari pergantian rezim penguasa.

"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberikan konfirmasi resmi di kompleks parlemen, Senayan, pada Rabu (17/6/2026), mengenai instruksi dari Megawati Soekarnoputri yang melarang keterlibatan kader dalam demonstrasi tersebut.

"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Said Abdullah mengimbau agar kehadiran figur seperti Andi Widjajanto di ruang publik tidak diinterpretasikan secara sepihak sebagai perwakilan resmi dari sikap kelembagaan partai.

"Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkap Said Abdullah.

Said Abdullah juga menilai kepemilikan aset kendaraan yang dikaitkan dengan hubungan kekeluargaan antartokoh tidak berdasar kuat untuk dijadikan bukti keterlibatan PDIP.

"Kalau dia ada besanan, ada famili, itu, itu kan nggak, bukan soal, yang kita bukan tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi, kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," kata Said Abdullah.

Said Abdullah memberikan garansi bahwa partainya menghormati hak demonstrasi mahasiswa selama berjalan tertib, namun menegaskan bahwa kelompok mahasiswa tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.

"Saya pastikan dan saya jamin bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah terlibat dengan cara-cara yang seperti itu. Bahwa bagi PDI Perjuangan siapa pun yang demo, asal tidak merusak, menyuarakan aspirasi, sah-sah saja. Sebatas itu," tambah Said Abdullah.

Politikus asal Madura tersebut kembali menekankan batas kemampuan partai politik yang tidak mungkin memobilisasi gerakan moral mahasiswa secara struktural.

"Tapi mengorganisir, mendekati, supaya orang demo, apalagi mahasiswa nggak bisa diperintah, ya, itu di luar jangkauan kami semua," ujar Said Abdullah.

Bantahan serupa disampaikan oleh politikus PDIP Guntur Romli yang menganggap pola penalaran dari aliansi mahasiswa tersebut sebagai bentuk pemaksaan informasi atau metode cocokologi.

"Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode 'cocokologi' yang sangat dipaksakan. Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa," ujar Guntur Romli, Politikus PDIP.

Guntur Romli menguraikan kelemahan logika penarikan kesimpulan aliansi yang menghubungkan status kepemilikan mobil sipil hingga bermuara pada tuduhan terhadap organisasi partainya.

"Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir yang nyata," tambahnya.

Guntur Romli memastikan tidak ada pengurus atau kader yang mendapatkan penugasan teknis, fasilitasi, maupun pendanaan dari partai untuk mengintervensi aksi mahasiswa.

"Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa," ucap Guntur Romli.

Guntur Romli menyatakan tuduhan penyusupan parpol justru merendahkan independensi nalar kritis mahasiswa, sekaligus menyayangkan keanggotaan BEM Bersatu yang mendapat penolakan dari organisasi kampus asal mereka.

"Tuduhan murahan dari 'BEM Bersatu' yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa 'ditunggangi' atau 'disusupi' oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa," ujar Guntur Romli.

Hingga saat ini, pihak DPP PDI Perjuangan meminta agar perdebatan publik dikembalikan pada adu argumen yang sehat berdasarkan data yang sahih.

"Banyak bantahan dari organisasi kampus asal terhadap individu yang tergabung di BEM Bersatu, jadi mereka bukan mahasiswa tapi MAHASEWA. PDI Perjuangan difitnah mahasewa yang menamakan dirinya BEM Bersatu," imbuhnya.