PDIP Tegaskan Posisi Jadi Penyeimbang di Luar Pemerintahan Prabowo

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan bahwa partainya secara resmi mengambil posisi di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang pada Jumat (19/6/2026). Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap desakan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta sikap politik PDIP tidak abu-abu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Ganjar menjelaskan bahwa fungsi penyeimbang yang diadopsi oleh partainya bukan berarti menolak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, PDIP tetap memberikan dukungan pada kebijakan yang menguntungkan masyarakat umum dan sebaliknya akan mengkritik program yang dirasa kurang tepat.

"Like cacatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, polugri, bencana dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat," ujarnya.

Ia kemudian menyoroti dinamika politik nasional yang berkembang pascapemilu. Ganjar menggarisbawahi bahwa konsistensi sebuah partai politik akan terlihat dari pilihan posisi yang diambil setelah kontestasi selesai.

"Kita semua tahu, siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu adalah hak politik setiap partai dan kami menghormatinya," ungkapnya.

Menurut Ganjar, setiap partai politik semestinya berkonsentrasi pada penyampaian sikap politik internal masing-masing kepada konstituen. PDIP sendiri tidak memerlukan validasi atau penilaian dari organisasi politik lain mengenai kejelasan arah politiknya.

"Karena itu, akan lebih bijak jika setiap partai fokus menjelaskan sikap politiknya sendiri, bukan mendefinisikan sikap partai lain. PDI Perjuangan tidak membutuhkan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun," ujarnya.

Fokus utama PDIP saat ini adalah mempertahankan konsistensi dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Ganjar menambahkan bahwa esensi posisi politik partai tidak hanya diukur dari status berada di dalam atau di luar lingkaran kekuasaan.

"Bagi kami, ukuran yang paling penting bukan berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat," tuturnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik balik terhadap pihak-pihak yang sebelumnya menjadi rival politik namun memilih bergabung dengan pemerintah dan memberikan penilaian terhadap konsistensi pihak lain.

"Yang membingungkan publik bukan partai yang konsisten menjadi penyeimbang, melainkan siapa yang pernah berhadapan, dan siapa yang akhirnya bergabung, lalu menggurui pihak lain soal konsistensi. Mari kita saling bercermin," imbuh dia.

Pernyataan keras dari internal PDIP ini muncul setelah Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta kepastian sikap dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu.

Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).