PDIP Bakal Meresmikan Monumen Kudatuli di Jakarta Pusat

PDI Perjuangan (PDIP) menjadwalkan peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026. Langkah tersebut diambil sebagai simbol pengingat tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) demi mencegah terulangnya kekerasan oleh negara.

Rencana peresmian ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah menghadiri acara peringatan 30 tahun Kudatuli di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Sabtu, 18 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Monumen ini menjadi refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia.

"PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Peringatan sejarah ini dinilai menjadi momentum penting bagi masyarakat dan internal partai untuk mengevaluasi jalannya kekuasaan. Menurut Hasto, otoritarianisme yang anti terhadap kritik berpotensi merusak tatanan demokrasi bangsa.

"30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan," tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pihak PDIP juga menekankan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dan elemen masyarakat sipil untuk menarik pelajaran berharga dari peristiwa masa lalu tersebut. Ruang publik bagi suara-suara kritis dipandang sangat krusial dalam iklim demokrasi.

"Demokratisasi sangat kita perlukan, kebebasan pers, kontrol dari masyarakat sipil, dan juga berbagai opsi-opsi yang mendorong agar arah Indonesia menjadi semakin baik," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menambahkan bahwa aspirasi masyarakat harus senantiasa melandasi setiap keputusan politik yang diambil oleh negara. Keberadaan monumen baru ini diharapkan mampu mengikis potensi bangkitnya karakter kekuasaan yang oligarkis.

"30 tahun Kudatuli mengajarkan kepada kita pentingnya suara-suara rakyat untuk diberikan suatu ruang, termasuk akses kepada pengambil kebijakan-kebijakan politik, agar kritik tentang watak kekuasaan yang oligarkis itu dapat kita pencegah secara bersama-sama," pungkas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Peristiwa Kudatuli sendiri merupakan konflik kekerasan terkait perebutan kantor Sekretariat DPP PDI di Menteng, Jakarta Pusat, yang meletus pada Sabtu, 27 Juli 1996. Krisis ini melibatkan dualisme kepemimpinan antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi.

Berdasarkan data penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), insiden berdarah tersebut mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Kerugian materiil akibat kerusuhan diperkirakan mencapai Rp 100 miliar, sementara dalang utama kasus ini belum terungkap sepenuhnya.