Pemerintah Luncurkan Sistem Perlinsos Digital AI pada November 2026

Dewan Ekonomi Nasional menargetkan sistem perlindungan sosial digital berbasis kecerdasan buatan meluncur secara nasional pada Oktober hingga November 2026 untuk meningkatkan akurasi data bantuan sosial. Pemerintah pusat saat ini telah memperluas uji coba sistem tersebut ke puluhan wilayah di Indonesia.

Sistem baru ini dijalankan melalui sebuah portal terpadu yang memangkas waktu pendaftaran bantuan sosial dari ratusan hari menjadi hitungan menit, serta membebaskan biaya masyarakat. Dilansir dari Detik Finance, proyek percontohan ini rencananya akan ditinjau langsung oleh Presiden dalam waktu dekat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa uji coba sistem ini telah dilaksanakan di wilayah Banyuwangi sebelum akhirnya diperluas ke puluhan kabupaten dan kota lain.

"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi, sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Pemerintah juga telah menyusun rencana kunjungan kepala negara ke salah satu lokasi proyek percontohan yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk ditinjau secara langsung.

"Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, atau Bali mana yang beliau pilih," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pengembangan portal ini diharapkan dapat segera mencakup sebagian besar wilayah kabupaten di Indonesia pada akhir tahun ini guna mendukung efisiensi anggaran negara jangka panjang.

"Dan nanti pada Oktober-November presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Program transformasi ini merupakan kerja sama lintas sektor di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang melibatkan sejumlah menteri serta pimpinan berbagai lembaga negara terkait.