Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 100,1 Triliun bagi Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengalokasian anggaran sebesar Rp 100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana di Sumatera dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatera pada Senin (25/5/2026).

Dana yang dikucurkan selama periode tiga tahun dari 2026 hingga 2028 ini akan diprioritaskan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, seperti dilansir dari Detik Finance.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan terdapat total 11.512 program kegiatan yang telah disiapkan, dengan fokus terbesar pada perbaikan infrastruktur dan hunian tetap.

"Nilai yang kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya Rp 100,1 triliun selama tiga tahun. 2026 totalnya Rp 38,9 triliun, 2027 Rp 32,9 triliun, 2028 Rp 28,2 triliun," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito yang bertugas sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menekankan pentingnya perpindahan warga dari hunian sementara.

"Yang prioritas utama di 2026 adalah infrastruktur, sungai, jalan, sekolah dan lain-lain, serta hunian tetap karena sudah terlalu lama di Huntara (hunian sementara)," jelas Tito.

Sementara itu, kesiapan aspek pendanaan dipastikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui pemanfaatan dana efisiensi pemerintah.

"Ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap. Dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp 60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya. Jadi sih kita siap," kata Purbaya.

Purbaya menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan untuk aktif mengawal kelengkapan dokumen dari kementerian dan lembaga terkait agar memperlancar proses pencairan.

"Dulu kan mereka (K/L) ajui terus didiemin, saya bilang ke Dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali difollow up, ditelepon K/L kalau kurang dokumennya. Nanti kalau mereka nggak bisa siapin, kita kirim orang ke sana untuk lebih siap lagi," ucap Purbaya.

Langkah proaktif tersebut diharapkan mampu mengeliminasi hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi pemulihan di lapangan.

"Jadi saya harapkan dengan langkah seperti itu, pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana akan lebih cepat. Jadi nggak usah takut. Duitnya ada, ada," tambah Purbaya.