Pemerintah Bagi Tugas Pejabat Tangani Kebakaran Hutan

Pemerintah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk membagi wilayah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna mempercepat koordinasi di lapangan, Minggu (23/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah pembagian tugas ini difokuskan agar setiap pejabat memberikan perhatian khusus pada daerah rawan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan data BNPB, total luas karhutla di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare.

Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah terdampak terbesar dengan luas kebakaran mencapai 38.310 hektare. Sebanyak 10.010 personel petugas telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan penugasan khusus tersebut di JCC, Jakarta.

"Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Para pejabat yang ditunjuk memegang tanggung jawab atas wilayah masing-masing tanpa mengabaikan penanganan di area lain. Jajaran yang dilibatkan meliputi Menko Polkam, Menko PMK, hingga Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pembagian fokus kerja ini ditujukan semata-mata untuk memangkas jalur birokrasi dan mempercepat tindakan di lapangan.

"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Mengenai rencana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus karhutla, pemerintah menilai langkah tersebut belum diperlukan saat ini. Evaluasi di lapangan menunjukkan kerja sama antarinstansi masih berjalan solid.

"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan lintas sektor juga sudah cukup kuat," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.