Pemerintah Bentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia Guna Dongkrak Devisa

Pemerintah mendirikan badan usaha milik negara ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menertibkan pencatatan komoditas pada Rabu (27/5/2026), dilansir dari Detik Finance.

Langkah strategis ini diproyeksikan mampu menambah cadangan devisa negara hingga mencapai US$ 44 miliar atau sekitar Rp 778 triliun dengan kurs Rp 17.700. Melalui kebijakan satu pintu tersebut, posisi nilai tukar rupiah juga diperkirakan dapat menguat ke level Rp 16.900 per dolar AS.

Konsolidasi data ekspor ini ditujukan sebagai solusi jangka panjang dalam memulihkan potensi kekayaan negara yang hangus akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing. Sistem pencatatan transaksi yang lemah selama 34 tahun terakhir memicu indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp 15.400 triliun dalam kurun waktu 1991-2024, atau setara 64 persen dari produk domestik bruto Indonesia yang saat ini mencapai Rp 24.000 triliun.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia Fithra Faisal menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing telah berlangsung sejak satu setengah tahun terakhir, dan persiapan operasional badan ini sudah berjalan selama enam bulan ke belakang.

"Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen," ujar Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia.

Pemerintah berkomitmen membenahi manajemen administrasi perdagangan demi menciptakan tata kelola komoditas hulu hingga hilir yang transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri.

"Nah oleh karenanya kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor di mana kalau kita bicara preseden secara empiris itu sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India," jelas Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai penerapan asas keterbukaan informasi yang konsisten dapat meminimalisir manipulasi dokumen ekspor di lapangan. Ia mencontohkan Ghana yang berhasil membentuk badan ekspor khusus komoditas kakao untuk memperkuat daya jual di pasar global.

"Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, and juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal," kata Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia.

Aspek integritas pimpinan dan pelaksanaan audit berkala dipandang menjadi kunci utama agar lembaga pengelola mampu memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi," tambah Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia.