Pemerintah Fokuskan Penyaluran Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

Pemerintah memfokuskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan menyusui. Langkah percepatan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pengalihan fokus pelayanan tersebut menambah sekitar 11 juta penerima manfaat baru. Penambahan ini merupakan bagian dari target total program yang dirancang untuk menjangkau hingga 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.

"Kita meminta waktu dua bulan kepada Bapak Presiden. Satu bulan sudah berlalu, dan dalam waktu tersebut kami menyelesaikan persoalan di daerah 3T, terutama memastikan mereka yang berhak tetapi belum menerima bisa mendapat MBG. Ada sekitar 3.000 titik baru yang perlu waktu untuk diselesaikan.

Untuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, juga sudah kami selesaikan. Kelompok ini menambah sekitar 11 juta penerima manfaat," kata Zulhas dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom, beberapa waktu lalu.

Selain menyasar kawasan terpencil, pemerintah berencana memperluas jangkauan ke lembaga pendidikan berbasis agama secara bertahap. Perluasan tersebut diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Kita selesaikan juga nanti sekolah-sekolah berbasis agama, tapi harus sesuai standar SPPG, dapurnya harus sesuai standar," ungkapnya.

Pengetatan standar keamanan pangan turut menjadi prioritas utama pengelolaan program. Pemerintah mengancam akan menindak tegas fasilitas dapur penyedia yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, mengingat saat ini terdapat hampir 7.000 dapur yang belum mengantongi sertifikasi tersebut.

"Kalau nggak ada (SLHS), tutup dapurnya. Nggak ada tawar-tawar. Walaupun satu keracunan, mau satu, mau dua, itu anak kita. Ini bukan soal angka, ini soal keselamatan," jelasnya.

Evaluasi menyeluruh terus dilakukan untuk membenahi berbagai kekurangan sistem penyaluran operasional di lapangan. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang muncul dan berkomitmen menyelesaikan pembenahan manajemen dalam tempo singkat.

"MBG ini melayani 82,9 juta orang, pekerjaan besar sekali. Kemarin ditangani orang yang tidak tepat, bahkan ada yang culas sehingga banyak penyalahgunaan. Pemerintah minta maaf memang belum berhasil, tapi beri kami waktu satu-dua bulan untuk merapikan," tutupnya.