Pemerintah India Larang Telegram Dampak Kebocoran Soal Ujian Kedokteran

Akses masyarakat India terhadap aplikasi pesan Telegram resmi ditutup sementara oleh pemerintah setempat hingga 22 Juni mendatang. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden kebocoran dokumen soal menjelang pelaksanaan ujian nasional masuk perguruan tinggi kedokteran yang dijadwal ulang. Dikutip dari Detikcom, otoritas berwenang menyatakan bahwa Telegram telah dimanfaatkan oleh jaringan tertentu untuk menipu para peserta ujian masuk kedokteran National Eligibility cum Entrance Test (NEET).

Badan Ujian Nasional Kementerian Pendidikan India menegaskan, pemblokiran menjadi respons langsung atas pergerakan kelompok-kelompok curang yang menyasar calon mahasiswa pada ujian ulangan NEET 2026 yang jatuh pada 21 Juni 2026.

Melalui laporan Deutsche Welle, pihak pemerintah menyampaikan penyesalan atas ketidaknyamanan yang dialami ratusan ribu pengguna akibat kebijakan ini. Upaya pemblokiran total tersebut ditempuh sebagai jalan terakhir setelah langkah-langkah penghapusan konten ilegal di dalam platform tidak membuahkan hasil.

Secara hukum, pembatasan akses Telegram didasarkan pada aturan ketat undang-undang IT India demi menjaga kedaulatan serta integritas negara. Di sisi lain, para aktivis mulai mempertanyakan legitimasi regulasi tersebut karena dinilai berpotensi mengekang kebebasan berpendapat di India.

Pembatalan ujian NEET yang dikenal sangat kompetitif itu memicu kemarahan publik yang meluas di berbagai wilayah India. Media lokal bahkan melaporkan adanya kasus bunuh diri di kalangan remaja yang diduga depresi akibat pembatalan mendadak tersebut. Situasi semakin memanas setelah Partai Janta Kecoa (Cockroaches Janta Party/CJP) yang baru terbentuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.

Gerakan Satire Politik CJP

Gerakan CJP sendiri merupakan bentuk parodi terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang telah memimpin sejak 2014.

CJP bukan organisasi politik resmi, melainkan sebuah gerakan berbasis digital yang bergerak di ranah satire politik. Berdasarkan laporan BBC, kriteria keanggotaan kelompok ini dibuat tidak biasa, seperti harus pengangguran, malas, aktif secara daring, dan mahir bersuara di media sosial. Gerakan ini diinisiasi oleh Abhijeet Dipke, seorang ahli strategi komunikasi politik sekaligus mahasiswa di Universitas Boston yang awalnya menganggap ide ini sebagai lelucon.

Sebelum melanjutkan studi ke Amerika Serikat, Abhijeet Dipke tercatat pernah bekerja bersama Partai Aam Aadmi (AAP), organisasi politik yang lahir dari gerakan antikorupsi di India.