Pemerintah Percepat Infrastruktur Permanen Pascabencana di Sumatra

Pemerintah kini mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 97 persen. Langkah ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Jakarta pada Kamis (18/6/2026), dilansir dari Detikcom. Evaluasi terakhir menunjukkan bahwa tenda-tenda pengungsian hampir seluruhnya sudah tidak lagi digunakan oleh warga terdampak.

Kondisi pemulihan di tiga provinsi tersebut menunjukkan kemajuan signifikan pada fasilitas hunian. "Huntara 97 persen sudah dibangun. Dari hasil pengecekan terakhir dan rapat dengan para kepala daerah, hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Situasi kedaruratan di Sumatra Barat dilaporkan telah selesai sejak lama, sedangkan kemunculan kembali tenda darurat akibat banjir susulan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, sudah berhasil diatasi. Sejumlah daerah di Aceh juga dilaporkan telah mengosongkan tenda pengungsian karena masyarakat kini berpindah ke hunian sementara yang disediakan.

"Laporan dari para bupati, terutama Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang menyatakan tidak ada lagi yang tinggal di tenda," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Meskipun hunian sementara berjalan lancar, perbaikan terhadap infrastruktur daerah yang rusak berat akibat bencana maupun faktor cuaca buruk masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Jalur transportasi tingkat provinsi dan kabupaten masih memerlukan perhatian khusus agar fungsinya kembali normal secara menyeluruh.

"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus segera dikerjakan," jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Selain sektor perumahan dan transportasi, pemulihan layanan dasar seperti operasional rumah sakit, puskesmas, dan ribuan sekolah yang terdampak terus berjalan di tiga provinsi tersebut. Guna mendukung seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun yang direncanakan berjalan hingga tahun 2028.