Pemerintah Targetkan Percepatan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengumumkan perkembangan positif pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rapat tingkat menteri di Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Dilansir dari Detikcom, kemajuan penanganan yang kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup perbaikan layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis, hingga penyediaan hunian sementara. Langkah prioritas ke depan difokuskan untuk mempermanenkan berbagai infrastruktur krusial, termasuk jalan dan jembatan yang berstatus nasional maupun daerah yang belum tersentuh.

"Itu harus dikerjakan, entah oleh Pemda (pemerintah daerah) atau diambil alih oleh (pemerintah) pusat," kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terkait kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028 yang mencapai Rp 100,1 triliun untuk dialokasikan kepada 33 kementerian dan lembaga. "Kalau sudah ditransfer, maka kita akan speed-nya akan kencang sekali," jelas Tito.

Pemerintah pusat juga telah menyalurkan tambahan dana Transfer ke Daerah senilai Rp 10,6 triliun kepada seluruh Pemda di tiga provinsi terdampak guna mengantisipasi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. "Jadi sekali lagi dengan sekarang ini dengan anggaran TKD yang ada, daerah-daerah saya dorong untuk bisa bergerak menggunakan TKD masing-masing," jelas Tito.

Kerja sama dan gotong royong dari tokoh masyarakat serta seluruh pihak di ketiga daerah terdampak dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung percepatan agenda pemulihan pascabencana ini. "Kita harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," tutup Tito. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Menko PMK Pratikno serta dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Kepala BNPB Suharyanto.