Pemerintah Respons Aksi Demonstrasi Mahasiswa Terkait Kebijakan Ekonomi

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di beberapa wilayah yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi serta penghentian sejumlah program pemerintah pada pertengahan Juni 2026. Gelombang protes tersebut membawa berbagai tuntutan, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penyetopan pemborosan anggaran, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merespons tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan telah fokus pada penghematan belanja negara dan peningkatan efisiensi fiskal.

Evaluasi terhadap pos belanja yang tidak mendesak diklaim telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga mencapai sekitar Rp300 triliun.

Selain itu, Qodari membantah narasi adanya pencegatan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa Universitas Indonesia yang hendak melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026. "Saya kira bukan pencegatan ya, tetapi lebih kepada penataan lalu lintas bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan," ujar Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Penataan lalu lintas tersebut dilakukan agar kegiatan penyampaian aspirasi tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan roda ekonomi di kawasan fasilitas publik tersebut. "Jadi, di satu sisi, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi, juga tetap bisa berjalan dengan optimal," sambung Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Menurutnya, aparat negara berkewajiban menjaga keseimbangan dan memperhatikan kepentingan dari semua sektor kemasyarakatan yang menggunakan ruang publik. "Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, perkantoran, dan kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain yang tentu harus berjalan dengan baik," ucap Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa Bundaran HI merupakan fasilitas terbuka yang hak penggunaannya dimiliki oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

"Bundaran HI adalah ruang publik, yang berhak menggunakan itu adalah semua kelompok masyarakat. Terus terang saya sendiri dari Cempaka Putih ke sini [lokasi diskusi] lihat-lihat rute," katanya lagi Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Mengenai subtansi materi demonstrasi, pemerintah menilai penyampaian masukan dari kalangan pemuda merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. "Tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengar masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat apalagi mahasiswa," kata Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Namun, ia mengajak publik untuk melihat capaian kerja pemerintah secara objektif dengan menggunakan basis data informasi yang valid.

"Di sisi yang lain, tentunya kita harus bisa memberikan perspektif data dan informasi," lanjut Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah menyatakan bahwa upaya pencegahan kebocoran APBN saat ini juga diperkuat melalui pembentukan badan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). "Yang dilakukan oleh Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan. Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat," ungkap Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Langkah penataan kelola komoditas sumber daya alam melalui BUMN khusus tersebut dinilai sebagai bagian dari jalannya Reformasi Jilid II. "Itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran APBN kita. Justru ini yang seyogianya didukung oleh aktivis mahasiswa," tutur Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa dijamin oleh negara sepanjang mematuhi regulasi. "Demo itu kan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan di negara demokrasi ini, upaya-upaya untuk menyalurkan aspirasi tentu saja merupakan upaya yang tidak dilarang, tentu saja dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku," kata Isyana, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Terkait desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis, Isyana menyatakan bahwa pemerintah terus mengevaluasi dan membenahi pelaksanaan program tersebut di lapangan.

"Saat ini berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan, termasuk juga sekarang ini juga sudah ada Ketua BGN yang baru, Wakil Ketua BGN yang baru dan berbagai upaya terus dilakukan tentu saja untuk memperbaiki," ucap Isyana, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pihaknya meminta masyarakat memberikan waktu kepada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk bekerja mengoptimalkan pemenuhan nutrisi target sasaran. "Bagaimana agar anak-anak usia sekolah, kemudian Ibu hamil, ibu menyusui, balita dan PAUD bisa mendapatkan gizi yang baik untuk salah satunya adalah upaya pencegahan stunting dan bisa kita sama-sama meraup bonus demografi mencapai Indonesia emas 2045," ungkap Isyana, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).