Pemkot Makassar Gandeng Bank Sulselbar Salurkan KUR UMKM

Pemerintah Kota Makassar memperluas akses pembiayaan usaha dengan memperkuat kolaborasi bersama sektor perbankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi para pelaku UMKM di Kota Makassar, pekan lalu.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Sulselbar yang berlangsung di Benteng Fort Rotterdam, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Penyaluran kredit dengan bunga rendah ini ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan wirausaha baru serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Kerja sama ini juga disinergikan dengan program penataan ruang kota yang sedang berjalan.

Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin memberikan sambutan positif terhadap kemitraan ini demi mendukung potensi besar yang dimiliki para pengusaha lokal.

"Hari ini, dengan begitu banyak potensi UMKM yang dimiliki Kota Makassar, ini menjadi salah satu tanda bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu melahirkan entrepreneur-entrepreneur yang siap berkembang," ujar Appi, Senin (15/6/2026).

Menurut Appi, rasio jumlah pengusaha di Indonesia saat ini masih tergolong rendah jika dikomparasikan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Pemberdayaan UMKM dinilai krusial karena sektor ini memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja baru.

"Bank Sulselbar telah memberikan komitmen untuk mendukung penuh para pelaku UMKM," kata Appi.

Pertumbuhan sektor usaha mikro tidak sekadar berfokus pada aktivitas penjualan produk, melainkan memberikan dampak berantai pada penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah menaruh harapan besar pada ketahanan sektor ini.

"Ketika satu UMKM berkembang, pasti ada tenaga kerja yang ikut terserap. Ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Makassar," jelas Appi.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diintegrasikan sebagai solusi bagi para pedagang yang terdampak penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pemkot Makassar mengarahkan pedagang ke lokasi resmi yang lebih layak.

"Saat ini Pemerintah Kota melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di tempat-tempat fasum dan fasos seperti di atas drainase, perlu kita edukasi, dibarengi solusi KUR," ungkap Appi.

Skema penguatan modal ini diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan bagi para pedagang yang direlokasi agar bisnis mereka tetap berjalan. UMKM dinilai terbukti tangguh dalam menghadapi situasi krisis ekonomi.

"UMKM merupakan penopang ekonomi yang sangat kuat. Ketika terjadi krisis, sektor inilah yang justru mampu bertahan dan terus bergerak menjadi penggerak ekonomi masyarakat," sebut Appi.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menempatkan program pengembangan dan perlindungan usaha mikro sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan.

"Karena itu perhatian pemerintah terhadap UMKM akan terus menjadi prioritas," sambung Appi.