Pemprov Bangka Belitung Benahi Sistem Penyaluran BBM Guna Dongkrak PAD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperketat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus mengevaluasi capaian pajak daerah pada Rabu, 17 Juni 2026, demi memperkuat ketahanan fiskal dan mengatasi defisit anggaran.

Langkah taktis tersebut diambil melalui serangkaian rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan daerah di Pangkalpinang. Pemprov Bangka Belitung kini mewajibkan seluruh perusahaan mitra lokal untuk membeli bahan bakar dari penyalur resmi di dalam wilayah provinsi agar kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masuk ke kas daerah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menuntut transparansi penuh dan penghapusan monopoli perbankan dalam sistem pembayaran penyaluran komoditas tersebut.

"Saya minta sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh satu pihak perbankan saja," kata Hidayat Arsani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Hidayat, sistem yang inklusif sangat penting untuk mempercepat pelayanan sekaligus menghindari kecemburuan sosial di masyarakat.

"Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat," ujar Hidayat Arsani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Ia berharap penataan sistem ini dapat memberikan dampak instan pada mutu pelayanan publik.

"Saya berharap hasil dari rapat koordinasi hari ini dapat menghasilkan dampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas secara adil," kata Hidayat Arsani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pihak perbankan lain diminta segera dilibatkan demi keadilan seluruh konsumen.

"Saya ingin penyaluran dan sistem pembayaran BBM ini tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai. Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat," tegas Hidayat Arsani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Fery Afriyanto, menyampaikan arahan tertulis gubernur terkait pentingnya kemandirian fiskal dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Badan Keuangan Daerah pada Rabu malam.

”Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Semakin kuat PAD yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fery Afriyanto, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Fery menginstruksikan seluruh jajaran Bakuda dan UPT di kabupaten/kota untuk menggenjot kinerja melalui pemetaan potensi pajak yang akurat dan digitalisasi pelayanan.

”Saya meminta kepada seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah dan UPT di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan melakukan pemetaan potensi PAD secara lebih akurat. Setiap potensi yang ada harus diidentifikasi, dicatat, dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Selain itu, digitalisasi pelayanan dan sistem pemungutan pendapatan daerah perlu terus didorong. Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, serta meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan,” tutur Fery Afriyanto, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Sementara itu, evaluasi internal juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Dinas Subekti Saputra pada hari yang sama.

"Silahkan, sampaikan realisasinya. Lalu kita diskusikan dengan baik, " kata Subekti Saputra, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung.

Data realisasi dari Disperindag ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Gubernur untuk penyusunan kebijakan anggaran selanjutnya.

Dari pihak penyalur, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memberikan jaminan bahwa pasokan energi di wilayah tersebut berada pada kondisi aman melalui Depot Pangkalbalam dan Depot Tanjungpandan.

"Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar. Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten," ujar Satriyo Wibowo Wicaksono, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung.

Satriyo juga menambahkan bahwa klasifikasi konsumen pengguna pertalite tetap mengacu ketat pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

"Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar. Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten," ungkap Satriyo Wibowo Wicaksono, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung.

Sinergi pengawasan antara pemerintah daerah dan Pertamina dijadwalkan terus berjalan intensif pada semester kedua tahun anggaran 2026.