Pemprov DKI Jakarta Bangun 12 Sistem Pompa Kendali Banjir

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui proyek 12 sistem tata air rumah pompa baru yang ditargetkan rampung hingga 2027 mendatang. Langkah ini diambil guna mengatasi genangan di berbagai kawasan rawan banjir, seperti Cilincing hingga Cengkareng, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Kamis (28/5/2026).

Kapasitas sarana pengendali banjir di ibu kota saat ini dinilai belum mencukupi karena hanya didesain untuk menampung curah hujan berkisar 100 sampai 150 mm. Oleh karena itu, penguatan sistem polder, peningkatan kapasitas drainase, hingga penambahan pompa baru dilakukan lewat proyek JakTirta serta National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, memaparkan bahwa peningkatan kapasitas infrastruktur sangat krusial dalam menghadapi cuaca ekstrem.

"Jadi pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta efektif untuk curah hujan 100-150 mm, sedangkan untuk curah hujan lebih tinggi lagi dibutuhkan kapasitas infrastruktur yang lebih besar," kata Ika Agustin, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Selain membangun infrastruktur baru, Dinas SDA DKI Jakarta juga memfokuskan pengerjaan pada normalisasi sungai serta pembangunan waduk di sejumlah titik utama. Program tersebut menyasar area krusial seperti Sungai Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama guna mempercepat penanganan genangan secara menyeluruh.

"Berdasarkan data per 18 Mei 2026, Pemprov DKI saat ini memiliki 683 unit pompa stasioner di 246 lokasi serta 540 unit pompa mobile yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mendukung percepatan penanganan genangan," kata Ika Agustin, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Proyek ini mencakup pembangunan baru sekaligus peningkatan kapasitas pada unit pompa lama yang tersebar di beberapa titik strategis Jakarta. Pemerintah DKI mengintegrasikan belasan sistem tata air tersebut ke dalam daftar prioritas pembangunan daerah.