Pemprov DKI Evaluasi Keberadaan Jalur Sepeda Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sedang melakukan evaluasi mendalam terkait keberadaan jalur sepeda di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Langkah ini memicu tanggapan beragam dari warga ibu kota terkait opsi penutupan atau pembenahan fasilitas transportasi nontermesin tersebut, seperti dilansir dari Detikcom.

Pramono Anung menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan masyarakat yang masuk ke pemerintah daerah terkait penataan lalu lintas. Komunitas pesepeda, seperti Bike to Work, mendesak agar fasilitas jalur khusus tersebut tetap dipertahankan demi keamanan mereka.

"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan. Tapi usulan dari masyarakat, dari publik, merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan seperti yang kamu sampaikan, menggunakan motor," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Pramono menambahkan bahwa dirinya berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar penanganan lalu lintas ini berjalan objektif. Kendati hobi bersepeda, ia menekankan pertimbangan kebijakan tetap didasarkan pada kebutuhan publik yang luas.

"Pasti teman-teman tahu saya ini pesepeda banget. Setiap minggu pasti saya bersepeda, sehingga dalam keputusan ini saya juga harus hati-hati," ujarnya.

Menurut Pramono, penanganan fasilitas jalan raya memerlukan keseimbangan antara penggunaan kendaraan bermotor dan transportasi ramah lingkungan.

"Hati-hatinya kenapa? Supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, enggak mau menggunakan jalur itu karena memang cara saya bersepeda menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau hari Sabtu pagi. Di luar itu saya sekarang udah enggak pernah sepedaan lagi. Jadi akan saya putuskan kemudian mengenai hal tersebut," imbuhnya.

Respon warga Jakarta Selatan, Kiki Muharram, menolak tegas rencana penhapusan jalur khusus pesepeda. Kiki menekankan pentingnya pengutamaan transportasi ramah lingkungan serta integrasi dengan transportasi umum untuk memecah kemacetan.

"Nggak setuju. Cari solusi lain, jangan jalur sepeda dikorbankan gitu ya," kata Kiki saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026).

Ia juga menambahkan bahwa hak pengguna jalan non-bermesin wajib diakomodasi oleh pemerintah provinsi demi efisiensi mobilitas warga harian.

"Yang punya hak ya, menggunakan jalan. Apalagi sepeda itu kan harus diutamakan. Karena dia bukan transportasi bermesin.

Jadi dia harus diutamakan, jadi kalau saya enggak setuju dengan dihapusnya jalur itu. Karena banyak orang sekarang, tetangga saya masih pakai sepeda. Dari Mampang ke Kuningan, jauh, kerja menggunakan sepeda," jelasnya.

Ia menyarankan penerapan tarif parkir tinggi serta pembatasan kendaraan pribadi seperti di negara-negara maju demi mendorong keterisian moda transportasi massal.

"Saya di luar negeri ya. Saya udah keliling-keliling dunia. Semua orang itu dari rumah itu naik mobil tuh ke stasiun kereta.

Mereka parkir di stasiun kereta, seperti sekarang di Lebak Bulus, bagus tuh. Jadi dari rumah mereka ke tempat kerja itu, naruh mobilnya di stasiun. Masuk ke dalam kota naik kereta, naik mass transportation, transportasi umum.

Jadi itu parkir mobil mahal, itu jadi mahal juga, parkir dimahalin, bensin mahal, jadi mereka lebih (pilih) pakai kereta," ungkap dia.

Pendapat berbeda disampaikan Reza, warga Cempaka Putih, yang menilai jalur sepeda bisa dipertahankan tetapi dengan fleksibilitas pembatas ruang jalan.

"Misal enggak dihapus juga, tetap ada, ya pengendara motor juga tetap bisa (lewat). Paling banyak (pesepeda) weekend gitu, ya. Kayak gini, kalau hari libur.

Kalau olahraga sih jarang, sedikit, enggak begitu banyak. Kalau barrier-nya enggak ngaruh, hapus ajalah, nggak apa-apa," katanya.

Sementara itu, warga Jakarta Timur bernama Daniel menekankan pentingnya perlindungan keselamatan bagi pekerja yang mengandalkan sepeda untuk transportasi harian.

"Jadi harapannya sih kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi terhadap keselamatan pengendara sepeda terutama. Apalagi tadi saya sampaikan teman-teman kan masih banyak yang bike to work kan. Untuk menyiasati efisiensi anggaran itu, biaya hidup gitu kan," imbuh dia.

Daniel juga menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dari para pengguna jalan raya untuk saling menghormati hak sesama pemakai jalan.

"Cuma dalam misal saya berkendara motor gitu, saya berusaha banget sih tidak menggunakan jalur orang seperti itu. Enggak mau mengambil hak orang gitu. Karena saya juga tahu rasanya diambil haknya gimana sih," kata Daniel.