Pemprov Jabar Siapkan Bantuan Sekolah Swasta bagi 78 Ribu Siswa

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan pendidikan untuk calon murid yang bersekolah di sekolah swasta mitra setelah sekitar 78 ribu anak diprediksi tidak tertampung di SMA, SMK, dan SLB negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026, dilansir dari Detikcom pada Rabu (17/6/2026).

Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan pemetaan yang menunjukkan puluhan ribu siswa tersebut tidak dapat diakomodasi oleh fasilitas negeri. Langkah intervensi segera diambil agar pelayanan pendidikan terhadap masyarakat tetap berjalan optimal.

"Ini adalah salah satu bentuk intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemetaan. Dari pemetaan itu kita mengetahui masih ada anak-anak yang belum dapat tertampung. Karena itu, pemerintah ingin tetap memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Alokasi dana bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai total Rp2,7 juta per siswa. Skema tersebut mencakup bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal senilai Rp1,5 juta dan biaya pendidikan bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

"Karena mereka pada dasar berniat bersekolah di negeri tetapi tidak tertampung, maka pemerintah memberikan bantuan sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan," ungkap Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Pemberian bantuan dikhususkan bagi calon murid pendaftar SPMB SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat yang tidak lolos seleksi Sekolah Manusia Unggul serta yang tidak masuk dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Saat ini, pihak berwenang masih merumuskan mekanisme teknis terkait penyaluran dana tersebut.

Program kerja sama ini telah menarik minat 751 sekolah swasta yang mendaftarkan diri menjadi mitra pemerintah. Mekanisme kurasi ketat tetap diberlakukan dinas terkait untuk menguji kelayakan sarana, prasarana, dan tenaga pengajar sebelum menetapkan status kemitraan resmi.

"Kami tentu ingin memastikan sekolah yang terlibat memiliki sarana dan prasarana yang memadai, guru yang memadai, serta memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Karena itu, seluruh sekolah yang mendaftar akan melalui proses kurasi terlebih dahulu," jelas Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.