Pemprov DKI Jakarta Membuka Pendaftaran SPMB 2026 Kuota 245.980 Kursi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sejak Senin (15/6/2026) dengan menyediakan total 245.980 kursi calon murid baru. Layanan ini mencakup sekolah negeri, SPMB Bersama, serta program Sekolah Swasta Gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

Total daya tampung tersebut dialokasikan untuk sekolah negeri sebanyak 228.163 murid, SPMB Bersama dengan 298 sekolah swasta berdaya tampung 7.708 murid, dan program Sekolah Swasta Gratis yang melibatkan 103 sekolah dengan kapasitas 10.109 murid, seperti dilansir dari Detikcom.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memastikan bahwa pelaksanaan seleksi tahun ini diselenggarakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta inklusif demi menjamin hak seluruh anak di Jakarta.

"Prinsipnya, setiap anak di Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," ujar Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pemerintah daerah mengombinasikan pendaftaran melalui jalur Prestasi, Afirmasi, Domisili, dan Mutasi dengan memperluas akses ke sekolah swasta agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih layak.

"Melalui SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis, kami memperluas pilihan bagi masyarakat agar anak-anak tetap dapat bersekolah dengan layanan yang layak dan berkualitas," kata Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Program Sekolah Swasta Gratis gelombang pertama yang berlangsung pada 15-30 Juni 2026 ini mendapatkan sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp253.625.139.600.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kebijakan pengalokasian dana tersebut ditujukan untuk menyokong anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan hak pendidikan.

"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pelaksanaan pendaftaran daring dan hibrida ini memicu beragam tanggapan dari para orang tua murid terkait pilihan jalur dan teknis pengoperasian sistem informasi.

"Awalnya masih bingung mau daftar jalur apa karena ada banyak pilihan jalur di website-nya. Beberapa orang tua juga ada yang salah klik," ujar Lina Susany, warga Duren Sawit.

Kendati sempat merasa bingung dengan banyaknya pilihan jalur, Lina mengapresiasi sistem keterbukaan informasi yang kini dinilai lebih transparan tanpa adanya praktik penitipan murid.

"Prosesnya sebenarnya mudah, cuma memang harus dipahami betul-betul. Harus cari tahu informasi lebih banyak dari website-nya. Selain itu, tahun ini juga transparan nggak ada titip-titipan lagi," ungkap Lina Susany, warga Duren Sawit.

Penyediaan opsi sekolah swasta dalam satu kanal resmi juga dinilai membantu para wali murid dalam memetakan alternatif lembaga pendidikan di luar sekolah negeri.

"Apalagi untuk sekolah swasta juga ada SPMB-nya. Sekarang enak karena di website semua sudah ada informasinya, jadi satu," ujarnya Lina Susany, warga Duren Sawit.

Tanggapan serupa mengenai keberagaman jalur pendaftaran juga diutarakan oleh warga lain yang tengah mengurus proses penerimaan bagi anggota keluarganya.

"Menurut saya, jalur yang tersedia sudah cukup beragam dan banyak, jadi orang tua dan siswa punya beberapa pilihan sesuai kondisi masing-masing. Mungkin masih ada yang harus dievaluasi agar setiap jalur benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon murid," kata Dita, warga Marunda.

Dita memandang sistem daring sangat membantu aksesibilitas data, namun ia menyarankan agar pemprov memperkuat pendampingan langsung bagi masyarakat yang gagap teknologi.

"Cukup membantu. Informasi bisa diakses secara online dan alur pendaftarannya juga sudah dijelaskan. Tapi saat pendaftaran dibuka kadang masih ada orang tua yang kebingungan, terutama yang kurang terbiasa menggunakan sistem online. Lebih baik kalau pendampingan atau layanan informasi diperbanyak," jelas Dita, warga Marunda.

Kelancaran sistem digital menjadi poin utama yang diharapkan oleh masyarakat demi menjaga keadilan proses seleksi dari awal hingga pengumuman akhir.

"Yang paling saya perhatikan adalah transparansi proses seleksinya dan kepastian bahwa semua peserta mendapatkan perlakuan yang adil. Selain itu, juga berharap sistemnya stabil sehingga tidak ada kendala teknis saat proses pendaftaran maupun pengumuman hasil SPMB," tutur Dita, warga Marunda.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyiagakan posko pengaduan fisik di seluruh sekolah negeri, kantor Suku Dinas, dan kantor Dinas Pendidikan untuk melayani warga yang mengalami hambatan pendaftaran.