Pentagon Minta Anggaran Tambahan US$ 80 Miliar untuk Perang Iran

Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon dilaporkan mengajukan permohonan anggaran tambahan sebesar US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.423 triliun kepada Kongres pada Jumat (19/6/2026). Dana besar tersebut dialokasikan untuk menutup pembengkakan biaya perang melawan Iran serta pengeluaran pertahanan lainnya. Permintaan dana ini mencuat di tengah gelombang kritik dari warga dan pejabat Washington terhadap Presiden Donald Trump.

Ia dinilai menghabiskan miliaran dolar uang pajak untuk konflik di Timur Tengah saat ekonomi domestik AS dihantam lonjakan harga minyak dan inflasi tinggi, dilansir dari Detikcom yang mengutip laporan Wall Street Journal (WSJ). Wakil Menteri Pertahanan AS Stephen Feinberg dilaporkan telah menyerahkan proposal anggaran tersebut kepada para anggota Kongres pada pekan ini. Pimpinan Pentagon menegaskan bahwa militer terancam kehabisan dana operasional dalam beberapa bulan mendatang jika rencana anggaran masa perang yang baru ini tidak segera disahkan.

Krisis anggaran ini diperkirakan bakal berdampak pada kebijakan domestik AS. Laporan WSJ menyebutkan bahwa militer AS kemungkinan harus memangkas agenda pelatihan serta pengerahan pasukan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang selama ini menjadi bagian dari program penindakan keras imigrasi era Trump.

Bulan lalu, Pentagon merilis data bahwa biaya perang melawan Iran telah membengkak hingga hampir US$ 29 miliar atau setara Rp 516 triliun. Namun, Partai Demokrat dan kelompok pengkritik lainnya menyangsikan angka tersebut dan menilai biaya riil di lapangan jauh lebih masif akibat serangan pembalasan dari pihak Iran. Tekanan terhadap pasokan persenjataan nasional juga kian mengkhawatirkan, bahkan Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Navy AS Hung Cao menjadikan konflik Timur Tengah ini sebagai alasan utama untuk membekukan sementara penjualan senjata ke Taiwan. Sebagian dari dana US$ 80 miliar yang diajukan nantinya akan dipakai untuk membiayai amunisi, gaji personel, dan operasi kapal militer.

Di sisi lain, penolakan keras datang dari parlemen karena beberapa anggota Kongres menyatakan akan memboikot pemungutan suara untuk pendanaan tambahan ini kecuali konflik tersebut mendapat izin resmi dari kongres. Partai Demokrat secara terbuka menuduh Trump melanggar Konstitusi AS karena mengobarkan perang di Timur Tengah tanpa persetujuan legislatif.