Pemerintah Matangkan Perencanaan Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura Jawa

Pemerintah terus mengebut proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa sepanjang 575 kilometer dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur yang saat ini masih dalam tahap pematangan perencanaan. Dilansir dari Detik Finance pada Senin (13/7/2026), langkah ini dilakukan untuk memetakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang membutuhkan intervensi pembangunan terlebih dahulu. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa proyek mega infrastruktur ini sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam rencana induk nasional.

Melalui proses administrasi yang sudah berjalan, pemerintah mengidentifikasi sejumlah titik krusial di lapangan yang akan menjadi sasaran awal proyek perlindungan pesisir tersebut. "Masih dalam perencanaan untuk dimasukkan ke dalam rencana induk. Meskipun dalam administrasinya sendiri sudah," kata Didit, Kepala BOPPJ.

Pemerintah memprioritaskan beberapa wilayah spesifik di sepanjang jalur Pantura yang dinilai rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Penentuan titik-titik awal ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung di kawasan pesisir yang membutuhkan penanganan mendesak.

"Kita harus lihat di lapangan betul dan titik-titik mulai dari intervensi nanti yang di daerah Kendal, Semarang, Demak, dan Teluk Jakarta, kira-kira seperti itu," sambung Didit, Kepala BOPPJ. Meskipun terdapat peluang besar bahwa pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun depan, pemerintah belum menetapkan target waktu yang pasti. Skema pembiayaan dan detail ukuran teknis tanggul juga belum dijabarkan secara rinci karena seluruh aspek proyek masih berada dalam fase perancangan matang.

"(Target mulai pembangunan?) Belum, nanti tahun depan. (Pembiayaan proyek gimana?) Belum, masih direncanakan semua. Jadi semua dalam perencanaan. Nggak mungkin saya tahu berapa meternya.

Ini kira-kira direncanakan semuanya," ujar Didit, Kepala BOPPJ. Mengenai kepastian pelaksanaan konstruksi di pesisir utara Jawa Tengah pada tahun 2027, pemerintah belum memberikan kepastian lebih lanjut. Seluruh wilayah yang masuk dalam rencana proyek saat ini masih harus melewati tahapan mitigasi yang menyeluruh.

"Tempatnya nanti kita kasih tahu tempatnya. Tapi belum, masih dimitigasi semua," jawab Didit, Kepala BOPPJ. Sebelumnya, dalam pertemuan mengenai infrastruktur perlindungan pesisir pada awal Mei 2026, pihak otoritas menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan program dan persiapan infrastruktur.

Pemerintah berupaya memastikan seluruh dokumen dan rancangan siap sebelum pekerjaan fisik di lapangan dimulai. "Oleh karena itu kami juga melaksanakan kegiatan perencanaan. Groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama," jelas Didit, Kepala BOPPJ.

Saat ini, perkembangan perencanaan di tiga wilayah prioritas, yakni Kendal, Semarang, dan Demak, telah memperlihatkan kemajuan signifikan dengan persentase penyusunan detail mencapai hampir 80 persen. Sementara itu, wilayah lain seperti Pekalongan masih berada dalam proses pemetaan mitigasi bencana pesisir.

"Jadi dimasukkan sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak sudah hampir 80% itu perencanaan detailnya. Nah yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," ujar Didit, Kepala BOPPJ.