Pernyataan Menteri Israel Ben Gvir Pemicu Gelombang Kecaman Internasional

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memicu gelombang kecaman internasional setelah secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap 30 hingga 40 warga Gaza setiap malam, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (21/8/2026). Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Ben-Gvir saat diwawancarai dalam podcast 'October 8' bersama Rom Braslavski, mantan sandera Hamas yang dibebaskan pada Oktober 2025. Dalam wawancara yang beredar sejak pertengahan Agustus 2026 itu, Ben-Gvir mengkritik keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengurangi intensitas serangan militer di Jalur Gaza. Ketidaksepakatan politik dalam internal kabinet Israel ditegaskan langsung oleh politikus sayap kanan jauh tersebut saat membahas penanganan konflik Gaza.

"Bukan rahasia lagi, saya tidak sependapat dengan Perdana Menteri," cetus Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel.

Ia memaparkan gagasan serangan rutin harian tanpa membatasi sasaran pada pihak yang dianggap memberikan ancaman langsung. "Menurut saya, kita perlu melancarkan serangan-serangan terarah di Gaza setiap malam, melenyapkan 30 atau 40 orang — bukan hanya mereka yang membahayakan kita pada saat itu," kata Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel.

Pemimpin Partai Jewish Power itu bahkan membagikan pandangan diskriminatifnya terhadap penduduk di Jalur Gaza. "Ada orang-orang di sana yang tidak layak hidup. Mereka tidak seharusnya hidup. Mereka bahkan bukan manusia," ujar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel.

Retorika keras tersebut turut menyasar warga sipil Palestina yang dianggap membantu kelompok militan, termasuk seorang wanita Gaza yang pernah memberi makan Braslavski. Selain itu, Ben-Gvir memaparkan rencananya untuk menguasai seluruh wilayah Gaza secara penuh. "Saya menganggap seluruh Gaza sebagai milik kita," ucap Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel. Guna merealisasikan klaim wilayah tersebut, ia mendorong pengusiran warga lokal serta pengembalian permukiman Yahudi secara menyeluruh.

"Pembangunan permukiman bukan hanya di Gush Katif, tetapi di seluruh Gaza, mendorong emigrasi sebanyak mungkin, mengirimkan mereka ke negara-negara mereka, dan untuk para teroris, tidak ada emigrasi, tidak ada apa pun, hanya bunuh mereka satu per satu," ujarnya Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel.

Pernyataan ekstrem tersebut langsung memicu tanggapan keras dari Pemerintah Jerman melalui Kanselir Friedrich Merz yang menilai ucapan Ben-Gvir telah melanggar hukum internasional. "kecaman keras terhadap seruan Menteri Ben-Gvir yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional-seruan tersebut tak bisa ditoleransi," kata Merz melalui juru bicara pemerintah di Berlin. Merz menyoroti kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk melindungi warga sipil Palestina dan menjamin bantuan kemanusiaan. Penolakan serupa disampaikan Wakil Kanselir Jerman Lars Klingbeil yang mendesak Uni Eropa segera memberlakukan sanksi tegas.

"Pernyataan seperti ini sama sekali tidak bisa kami terima oleh pemerintah federal," katanya Lars Klingbeil, Wakil Kanselir Jerman.

Klingbeil menilai tindakan menteri Israel itu telah melampaui norma diplomatik internasional dan membutuhkan tindakan nyata. "Ini harus sekarang diperiksa dengan sangat serius," ujarnya Lars Klingbeil, Wakil Kanselir Jerman.

Ia menekankan bahwa seruan pembunuhan massal tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa respons hukum dari komunitas global. "Benar-benar telah melewati batas," sambungnya Lars Klingbeil, Wakil Kanselir Jerman.

Dukungan pembatasan diplomatik juga disuarakan Anggota Parlemen Eropa dari Jerman, Hildegard Bentele, yang menegaskan perlunya tindakan nyata Uni Eropa. "Mengeliminasi nyawa seseorang tidak dapat diterima bagi kami di Eropa," kata Hildegard Bentele, Anggota Parlemen Eropa. Tekanan diplomatik berlanjut dari juru bicara kebijakan luar negeri fraksi konservatif Bundestag, Jürgen Hardt, yang menilai sanksi penting untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

"Uni Eropa seharusnya menjatuhkan sanksi kepadanya sebagai tanda bahwa martabat manusia dan hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia," kata Hardt, Anggota Bundestag Jerman.

Desakan tegas turut dilontarkan Ketua Partai Hijau Franziska Brantner yang meminta adanya larangan melintas bagi menteri Israel tersebut di kawasan Eropa. "Saya mendesak pemerintah federal memberlakukan larangan masuk terhadap orang ini dan mengupayakan agar sanksi serupa diterapkan pula di tingkat Eropa," kata Franziska Brantner, Ketua Partai Hijau. Gelombang penolakan juga datang dari kalangan keagamaan Jerman, termasuk Presiden Dewan Pusat Yahudi Josef Schuster yang mengecam sikap menteri ultranasionalis tersebut.

"Perilaku Itamar Ben-Gvir sangat memalukan dan tidak bertanggung jawab," ujar Josef Schuster, Presiden Dewan Pusat Yahudi Jerman.

Kritik dari kalangan gereja disampaikan oleh Ketua Dewan Gereja Evangelis di Jerman, Kirsten Fehrs, yang menilai pernyataan Ben-Gvir bertentangan dengan nilai moral universal. "Martabat ini tidak dapat diberikan oleh siapa pun dan tidak dapat direnggut oleh siapa pun," ucapnya Kirsten Fehrs, Ketua Dewan Gereja Evangelis di Jerman.

Sejumlah negara Barat seperti Australia, Prancis, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Belanda telah lebih dahulu memberlakukan larangan masuk terhadap Ben-Gvir atas serangkaian sikap radikalnya.