Perubahan Iklim Ancam Rugikan Indonesia Rp 544 Triliun per Tahun

Dampak buruk krisis iklim kini telah bergeser menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Indonesia bahkan berpotensi menelan kerugian finansial hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Dikutip dari Detik Finance, situasi terburuk akibat fenomena alam ini dapat memicu kerugian hingga Rp 544 triliun per tahun. Akumulasi potensi kerugian dari tahun 2026 hingga selesainya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029 diproyeksikan menembus Rp 2.176 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, memaparkan ancaman tersebut dalam sebuah acara diskusi di Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

"Paling tidak terdapat 319 kabupaten/kota yang saat ini tingkat kerentanan iklimnya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp 544 triliun atau lebih dari Rp 2.000 triliun pada tahun 2029, kalau tidak diatasi," kata Rachmat.

"Ini berarti dua per tiga (atau sekitar 66,66%) dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," sambungnya.

Kondisi geografis Indonesia memperparah kerentanan ini. Sepanjang 18.000 kilometer (km) garis pantai di tanah air saat ini masuk dalam zona rawan akibat kenaikan permukaan air, penurunan tanah, dan ancaman banjir rob.

Kawasan pesisir utara Pulau Jawa (Pantura) menjadi salah satu titik paling kritis. Padahal, wilayah ini menopang sekitar 27% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menjadi rumah bagi 60% industri di Indonesia.

"Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan setidaknya US$ 186 juta setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, dan hilangnya lahan produktif," ujar Rachmat.

Menghadapi risiko besar ini, pemerintah telah merancang strategi mitigasi terpadu yang bertumpu pada tiga pilar utama untuk melindungi wilayah pesisir.

"Pertama, pengendalian air akar masalah, yaitu kita mendorong pengendalian sumur bor, pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, serta pengurangan beban pembangunan di kawasan pesisir," ucap Rachmat.

"Kedua, restorasi ekosistem pesisir, di mana kita melakukan rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami dan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare yang saat ini telah dicanangkan," jelasnya lagi.

Pilar ketiga mencakup perencanaan berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT). Langkah ini juga mengintegrasikan proyek infrastruktur fisik seperti Giant Sea Wall (GSW) di Pantura.

"Kita mencanangkan penanggulangan persoalan perubahan iklim dengan program infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur digital sekaligus," pungkasnya.