Fraksi PKS MPR RI Dorong Ekonomi Syariah Jadi Arus Baru Nasional

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar diskusi publik nasional di Kawasan Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa (7/7/2026), guna membahas solusi ekonomi syariah dalam mengatasi tantangan ekonomi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diskusi yang mempertemukan praktisi kebijakan, akademisi, dan regulator tersebut diadakan untuk merumuskan kontribusi nyata sistem ekonomi syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan sistem ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan serta keadilan, sekaligus mengkritik dominasi sistem kapitalis global saat ini yang dinilai merusak rantai rezeki melalui monopoli dan eksploitasi.

"Islam memandang harta sebagai amanah untuk kemaslahatan, bukan untuk dimonopoli. Potensi industri halal global, mulai dari makanan hingga pariwisata, sangatlah masif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingkat literasi Al-Qur'an dan pemahaman syariah masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Ekonomi syariah harus dibangun secara struktural, bukan sekadar respons musiman, agar mampu menjadi challenge positif terhadap sistem ekonomi global," tegas Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI, dalam keterangannya pada Kamis (9/7/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid, memaparkan situasi ekonomi global yang rentan akibat fenomena 'triple deficit', yaitu defisit fiskal, defisit neraca perdagangan, serta defisit neraca pembayaran.

"As part of a constructive, productive, and solution-oriented government coalition, PKS does not just correct but is present to offer alternative solutions. PKS, which makes Islam its 'ideology principle' and justice its 'working ideology', wants to offer Islamic economics not just as an add-on, but as a concrete non-conventional breakthrough to strengthen national fiscal and monetary fields," ujar M. Kholid, Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus moderator diskusi, Dr. Handi Risza, menekankan momentum penting keuangan syariah yang telah masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional RPJPN dan RPJMN 2025-2029 untuk mendobrak stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tertahan di angka 5 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia, Dr. Banu Muhammad, menyoroti ketimpangan dana sosial Islam karena realisasi zakat baru Rp 41 triliun dari potensi Rp 327 triliun, serta realisasi wakaf uang yang masih di bawah 2 persen dari potensi Rp 180 triliun.

"Jika dioptimalkan, total potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) kita mencapai Rp 500 triliun, atau setara dengan 14 persen APBN. Berkaca pada sejarah kejayaan Islam, wakaf berperan sebagai 'APBN Kedua' negara yang menyediakan barang publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa membebani fiskal. Pemerintah perlu memiliki 'political will' yang serius, salah satunya dengan mentransformasikan pengelolaan wakaf ke arah digital dan melatih SDM nazir yang profesional dan progresif," kata Dr. Banu Muhammad, Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia.

Direktur Spesialis Riset dan Widyaiswara Otoritas Jasa Keuangan Institute, Dr. Setiawan Budi Utomo, menekankan pentingnya transformasi keuangan syariah dari kepatuhan menjadi kompetensi syariah untuk mendongkrak pangsa pasar yang masih satu digit, serta melontarkan gagasan transformatif mengubah Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi Sovereign Ummah Wealth Fund.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor University, Prof Irfan Syauqi Beik, mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy Report baru saja turun ke peringkat keempat setelah disalip Uni Emirat Arab, meskipun kontribusi Halal Value Chain terhadap PDB nasional meningkat hingga 27,34 persen.

"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar konsumen, melainkan harus merebut peran sebagai produsen global. Strategi utama yang harus dieksekusi adalah melakukan diversifikasi ke pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan serta mengakselerasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini kita baru memiliki 3 KIH resmi, jauh tertinggal dari Malaysia yang memiliki 22 kawasan," ungkap Prof. Irfan Syauqi Beik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor University.

Deputi Direktur Bank Indonesia, Dr. Ferry Syarifuddin, memberikan pandangan kebijakan moneter syariah idealnya menerapkan 'full reserve banking system' agar jumlah uang beredar selaras dengan sektor riil, serta menyambut baik UU P2SK yang memperbolehkan perbankan syariah bertindak sebagai nazir wakaf.

Direktur Next Policy, Dr. Yusuf Wibisono, turut memberikan kritik terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada era Presiden Prabowo yang dinilai bombastis dan berisiko gagal jika kembali ke pola lama pascapandemi.

"Jadi terlihat bombastis ketika tidak didukung oleh strategi kebijakan yang menopang gagasan tersebut begitu. Jadi kita tahu bahwa pasca pandemi ya pertumbuhan ekonomi kita sudah pulih tapi pulihnya balik ke setelan pabrik," tutur Dr. Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy.

Dr. Yusuf Wibisono mendesak kebijakan afirmatif seperti mengonversi Bank BTN menjadi bank syariah sepenuhnya untuk mengatasi stagnasi pangsa pasar, serta mengkritik dominasi Sukuk Negara sebesar 95 persen di pasar modal syariah.

"Ini kelewatan agresif. Ini kalau di ekonomi kita nyebutnya crowding out. Karena pemerintah agresif sekali berhutang, ketergantungan ke hutang sangat tinggi," papar Dr. Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy.

Anggota MPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, merespons rendahnya literasi syariah dengan mendorong intervensi konkret pada subsektor kuliner, kriya, dan fashion, disusul Mohd. Iqbal Romzi yang menekankan moralitas sebagai fondasi ekonomi.

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menambahkan bahwa seluruh rekomendasi taktis dari pakar tersebut akan dikawal ketat oleh Fraksi PKS di parlemen melalui fungsi pengawasan anggaran dan legislasi kebijakan yang berpihak pada umat.