PKS Tanggapi Sikap Politik PDIP Terkait Posisi Pemerintahan

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid memberikan tanggapan resmi mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut berada di luar pemerintahan pada Sabtu (20/6/2026). Langkah politik PDIP tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di parlemen, seperti dilansir dari Detikcom. PKS menyatakan penghormatannya terhadap arah politik yang diambil oleh setiap partai di dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," kata Kholid saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Penegasan mengenai pentingnya fungsi pengawasan di parlemen juga disampaikan oleh Kholid terkait keputusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. "Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen," ucap dia.

Sebagai perbandingan, Kholid menceritakan pengalaman internal partainya yang juga pernah mengambil jalur di luar pemerintahan pada periode sebelumnya, sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan koalisi saat ini. "PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," ujar dia.

Sebelumnya, perdebatan mengenai kejelasan posisi politik ini dipicu oleh pernyataan dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil keputusan yang tegas agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah berjalannya program pemerintah baru pada Kamis (18/6). "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja.

Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden.

Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Pernyataan dari pihak PKB tersebut kemudian mendapatkan respons langsung dari jajaran pengurus pusat PDIP.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan jawaban singkat pada Jumat (19/6) untuk memperjelas status dan kedudukan partainya saat ini. "Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6). Andreas juga menambahkan bahwa posisi sebagai penyeimbang tersebut bukan merupakan keputusan personal melainkan hasil dari mekanisme resmi partai.

"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.