Demokrat Sebut Posisi Politik PDIP Berada di Luar Pemerintahan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa PDI Perjuangan saat ini memilih jalan di luar pemerintahan, menyusul adanya sorotan dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait ketegasan posisi politik partai tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons dinamika hubungan antarpandangan partai politik, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat, 19 Juni 2026. Menurut Herman, sistem tata negara di Indonesia tidak menetapkan status oposisi secara formal.

Kedaulatan dalam menentukan arah politik sepenuhnya diserahkan kepada internal PDI Perjuangan. Sikap politik sebuah partai dinilai sangat bergantung pada keputusan mandiri dari organisasi tersebut.

"Dalam sistem politik di Indonesia sebenarnya tidak mengenal oposisi, namun dicirikan oleh parpol yang bergabung di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Herman menambahkan bahwa partainya sangat menghormati hak dan kedaulatan parpol lain yang memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintah.

"Sangat tergantung pada sikap partainya, dan kami menghormati kedaulatan dan hak bersikap partai-partai di luar pemerintah," ujar Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Penegasan mengenai status partai politik tersebut dipertegas kembali oleh Herman saat mengomentari situasi politik terkini.

"Yang pasti sampai saat ini PDIP memilih jalan di luar pemerintah," kata Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Sebelumnya, desakan agar PDI Perjuangan segera menentukan sikap politik secara transparan datang dari internal PKB. Ketidakjelasan posisi dinilai dapat memicu kebingungan publik di tengah upaya penyusunan program kerja pemerintah baru.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu.

Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB DPR.

Komentar dari pihak PKB tersebut langsung mendapatkan tanggapan resmi dari jajaran pengurus pusat PDI Perjuangan yang menegaskan fungsi mereka dalam peta politik nasional.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.

Andreas menjelaskan bahwa kepastian posisi politik sebagai penyeimbang tersebut didasarkan pada mekanisme resmi internal yang telah disepakati.

"Itu keputusan kongres partai," kata Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP.