PP Semmi Imbau Demokrasi Santun dan Tolak Aksi AMPB

Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP Semmi) menyerukan agar seluruh elemen masyarakat mengedepankan dialog santun dan cara-cara konstitusional dalam berdemokrasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. "Satu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat," ujar Ketua Umum PP Semmi Zulhadi Ariza. Poin kedua menekankan agar penyampaian pendapat di muka umum tetap menghormati aturan hukum dan norma sosial yang berlaku demi menjaga kedaulatan negara.

"Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara," ungkap Zulhadi.

Poin ketiga memuat imbauan kepada pemuda dan masyarakat luas untuk menjaga kehormatan simbol negara serta menolak berbagai bentuk provokasi. "Empat, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa," tegas Zulhadi.

Sikap tegas ini berlanjut pada penolakan rencana aksi unjuk rasa AMPB di Gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang karena dinilai tidak mewakili suara masyarakat luas. "Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Zulhadi.

Penolakan tersebut diiringi imbauan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan penuh kesadaran etis. "Menyeru AMPB dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan penuh tanggung jawab moral dan etika terhadap demokrasi bangsa dan negara," tambahnya. Poin kelima mengarahkan kepedulian publik pada bencana alam di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur ketimbang larut dalam dinamika sosial politik.

"Mari kita bahu-membahu menyatukan kekuatan gotong royong dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya.