PPDI Dukung Program Prioritas Pemerintah dalam Rakernas di Jakarta

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilansir dari Detikcom. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI yang berlangsung di Operational Room Kantor Kemendes Kalibata, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria. Program-program yang didukung mencakup Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.

Organisasi wadah perangkat desa ini menilai program-program tersebut sangat dibutuhkan oleh warga di tingkat akar rumput, sehingga keberlanjutannya harus terus dikawal.

"Jika ada kekurangan, bukan programnya yang dihapus, tetapi tata kelolanya. Karena MBG bagi masyarakat desa itu sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Desa Merah Putih," kata Ketua Umum PPDI Sarjoko dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Mendes PDT Yandri Susanto menyambut positif sikap dari jajaran pengurus dan anggota PPDI. Pihaknya menilai dukungan ini sangat krusial mengingat sasaran utama dari kebijakan strategis pemerintah tersebut adalah masyarakat desa.

"Terima Kasih dukungan PPDI kepada pelaksaan program Presiden Prabowo yaitu MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Koperasi Nelayan Merah Putih," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Yandri menambahkan bahwa evaluasi di lapangan akan terus dilakukan demi menyempurnakan jalannya program. Sesuai instruksi kepala negara, adanya kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang berdampak luas.

Kemendes PDT menempatkan perangkat desa sebagai pilar utama atau tulang punggung dalam struktur pemerintahan desa yang memegang peran sangat strategis. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Asta Cita keenam, yakni membangun dari bawah guna memeratakan ekonomi dan mengikis kemiskinan.

"Secara khusus, Perangkat Desa juga mengawal 12 Aksi Bangun Desa yaitu BUMDesa, Kopdes merah Putih, Desa Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Desa Ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, dan lain sebagainya," kata Yandri.

Pemerintah juga membawa kabar baik mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengakomodasi berbagai aspirasi PPDI. Melalui regulasi baru ini, penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap) akan langsung ditransfer ke rekening desa untuk mencegah keterlambatan gaji.

"Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan 2A dan bakal ada peningkatan pendapatan secara berkala," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Terkait permohonan status kepegawaian sebagai Pegawai Desa, Yandri berjanji akan memperjuangkannya dan segera melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.

"Kami sangat merasakan peran strategis PPDI sangat membantu program-program pemerintah yang ada selama ini," kata Yandri.

Kementerian Desa mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan organisasi ini selama dua dekade dalam mengawal pembangunan nasional.

"Selamat kepada PPDI yang berulang tahun yang ke-20, dua dekade dan selamat melaksanakan Rakernas. Hasil Rakernas nanti rekomendasi siap kami terima dan kami perjuangkan," tandas Mendes Yandri.

Dalam kegiatan tersebut, Mendes PDT didampingi oleh Sekjen Taufik Madjid, Irjen Mashyudi, Kepala BPI Mulyadin Malik, dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.