Prabowo Instruksikan Pengajaran Bahasa Prancis di Seluruh Sekolah

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Prancis kepada para siswa saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5), dilansir dari Detikcom.

Kebijakan tersebut diambil menyusul hubungan bilateral kedua negara yang dinilai berada dalam kondisi sangat erat di bawah kepemimpinan kedua kepala negara.

Kunjungan ini merupakan kali ketiga bagi Prabowo ke Prancis sepanjang tahun 2026, setelah sebelumnya hadir pada 23 Januari usai Forum Ekonomi Dunia di Davos dan pada 14 April pascapertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

"Terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, baik, dan penuh penghormatan kepada saya serta delegasi saya. Saya menyampaikan terima kasih. Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo mengapresiasi undangan bagi Indonesia dalam defile peringatan Hari Nasional Republik Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli 2025.

"Tahun lalu, Indonesia juga mendapat penghormatan besar karena diundang ikut dalam defile 14 Juli, Hari Nasional Republik Prancis. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kehadiran tersebut dinilai menjadi momen bersejarah tersendiri bagi perwakilan negara dari kawasan Asia dalam acara resmi di Eropa.

"Mungkin kita adalah negara Asia pertama yang ikut defile di benua Eropa," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Menurut Prabowo, hubungan antara kedua negara saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat positif.

"Sempat menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa hubungan Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan menghormati kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo juga mengapresiasi ketegasan sikap Macron di ranah internasional yang dinilai memiliki banyak kesamaan dengan prinsip Indonesia.

"Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional sangat terasa. Presiden Macron selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kerja sama bilateral yang kokoh ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pertahanan, sains, teknologi, hingga pendidikan.

"Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik, tak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan, hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan, kita ingin meningkatkan kerja sama lebih jauh lagi," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Instruksi perluasan kurikulum bahasa asing ini diputuskan secara langsung oleh Presiden guna mempersiapkan kompetensi siswa menghadapi dinamika global.

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Merespons arahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi X menyatakan bakal meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait.

"Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya," kata Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Lalu Hadrian menekankan bahwa perumusan kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan pada kesiapan teknis di lapangan dan kegunaannya bagi siswa, bukan sekadar kepentingan hubungan luar negeri.

"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," ucap Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Pihak parlemen akan menggelar rapat kerja bersama Mendikdasmen untuk memverifikasi urgensi dan status operasional dari instruksi tersebut.

"Apakah rencana ini benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional ataukah masih wacana," imbuh Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Komisi X menyarankan agar program pengajaran bahasa asing ini diterapkan secara selektif terlebih dahulu apabila persiapan sarana dan tenaga pengajar belum merata.

"Menurut kami, jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," tutur Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR.