PSI Minta PDIP Jelaskan Definisi Partai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas definisi dan tindakan konkret mengenai langkah politiknya menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah ketetapan tersebut diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri, dilansir dari Detikcom pada Jumat (10/7/2026). Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, sebagai respons atas penegasan posisi politik yang diambil oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut. "Mungkin yang perlu diperjelas adalah kekuatan penyeimbang terhadap siapa? Dan apa bentuk nyata tindakan konkret sebagai kekuatan penyeimbang?" ujar Waketum DPP PSI, Andy Budiman.

Andy menilai transparansi mengenai arah kebijakan dan posisi PDIP sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas.

"Ini perlu agar rakyat tidak bingung dengan istilah kekuatan penyeimbang," sambung Andy Budiman, Waketum DPP PSI. Kendati meminta kejelasan, pihak PSI tetap menyatakan penghormatan penuh terhadap pilihan politik yang telah diambil oleh internal PDIP.

"Ibu Mega sebagai tokoh politik senior tentu punya pertimbangan tersendiri," kata Andy Budiman, Waketum DPP PSI. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggarisbawahi bahwa posisi penyeimbang yang dipilih partainya bukan sekadar langkah taktis demi dinamika kekuasaan jangka pendek.

Melalui surat internal nomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang ditandatangani pada Rabu (1/7), Megawati menyampaikan pandangannya mengenai struktur ketatanegaraan Indonesia. "Pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025, saya menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi," kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Berdasarkan surat yang dikutip pada Rabu (8/7) tersebut, Megawati juga menjabarkan karakteristik mendasar dari sistem demokrasi yang berjalan di tanah air.

"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," sambung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.